Dasar Hukum

Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal mengenai dasar hukum. Namun, sebelum itu, agar dapat lebih mudah memahami uraian mengenai dasar hukum, kami sarankan anda untuk terlebih dahulu membaca artikel mengenai norma hukum, yang telah kami posting sebelumnya dengan judul norma hukum.

 

Dasar Hukum

Dasar hukum telah sering kita dengar sebagai istilah yang paling sering disebutkan dalam berbagai perdebatan masalah hukum. Untuk itu, kami coba untuk menulis artikel mengenai dasar hukum dan pengertiannya.

 

Pengertian Dasar Hukum

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk yang disebut terakhir ini juga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam considerans peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu.

 

Contoh Bentuk Dasar Hukum

Sebagai contoh dasar hukum dalam pembentukan Surat keputusan merupakan sesuatu yang penting karena menunjukkan darimana kewenangan seorang pejabat atau lembaga tertentu mendapatkan legitimasi untuk membuat surat keputusan itu. Demikian halnya dengan dasar hukum yang biasanya disebutkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud tersebut adalah merujuk darimana perintah untuk membuat pengaturan tersebut diperoleh oleh suatu peraturan daerah dan atau darimana sumber kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga tertentu untuk membuat produk perundang-undangan yang sebagaimana dimaksud.

Setiap penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang oleh lembaga-lembaga negara harus memiliki dasar hukum atau paling tidak tindakan atau penyelenggaraan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum
Dasar Hukum

 

Perbedaan Dasar Hukum dan Hukum Dasar

Hukum dasar adalah ketentuan yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Dasar hukum dan hukum dasar merupakan sesuatu yang memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain.

Penentuan suatu dasar hukum dapat dilakukan dengan mengambil ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang isinya kurang lebih menyuratkan perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum. Sementara yang dimaksud dengan hukum dasar hanya ada satu peraturan, yang biasanya disebut sebagai konstitusi negara.

Hukum dasar negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk. Materi yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya bersifat umum saja dan tidak mengatur hal-hal secara spesifik atau yang berlaku khusus. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah kemudian disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang lebih terperinci lagi sampai pada pembentukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur hal-hal sesuai dengan keadaan dan kondisi di suatu daerah kabupaten atau kota.

Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas dapat dimengerti maksud dan tujuannya karena secara tegas menyebutkan ketentuan tersebut sebagai pendukung sebuah tindakan hukum. Sedangkan hukum dasar memuat ketentuan peraturan hukum berupa prinsip-prinsip hukum umum atau secara garis besarnya saja, tidak terperinci dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam hukum dasar inilah kemudian dibuat penjabaran yang menguraikan ketentuan tersebut secara lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, hukum dasar merupakan sesuatu yang mutlak menjadi dasar hukum bagi pembentukan suatu negara sedangkan dasar hukum belum tentu merupakan hukum dasar bagi pembentukan suatu negara.

Demikian uraian kami mengenai dasar hukum, semoga artikel mengenai dasar hukum ini dapat bermanfaat bagi anda.


- dasar hukum - - pengertian dasar hukum - - dasar dasar hukum - - dasar hukum adalah - - apa yang di maksud dengan dasar hukum - - jelaskan yang di maksud hukum dasar - - jelaskan landasan hukum pembentukan uu - - dasar-dasar hukum - - dasar hukum tentang dasar negara indonesia - - dasar hukum adalab - - perbedaan hukum dasar dan dasar hukum -
    Share This Post !

Advertisement

3 Responses to “Dasar Hukum”

  1. ilbargamuit

    Mar 30. 2014

    Sistem Hukum dan Peraturan Perundang – undangan Apa yang di terapkan Di Republik Indonesia.
    Jika Di lihat Realitas Sederhana, Polisi sebegai Penegak Hukum atau Hanya Mempertahankan Hukum.?
    Trms

    Reply to this comment
  2. status hukum

    Oct 18. 2013

    peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam naskah pidato tidak serta merta dapat disebut sebagai dasar hukum, oleh karena dasar hukum adalah landasan bagi suatu perbuatan hukum. Kesalahan dalam penyebutannya karena kelalaian yang tidak disengaja juga tidak akan berakibat apa-apa dan masih dapat diklarifikasi.

    Reply to this comment
  3. hermanus dehar

    Oct 17. 2013

    apakah penyebutan peraturan perundangan-undangan di dalam naskah pidato dapat dikatakan dasar hukum? dan apakah jika salah dalam penyebutan peraturan tersebut dapat berakibat apa? tks

    Reply to this comment

Komentar terhadap "Dasar Hukum"