Definisi Hukum Administrasi Negara

Definisi Hukum Administrasi Negara

 

Definisi hukum administrasi negara hampir sama sulitnya dengan mendefiisikan hukum. Sulitnya membuat definisi hukum administrasi negara tersebut, salah satunya disebabkan kedekatannya dengan hukum tata negara. Selain itu, dalam kurikulum fakultas hukum di Indonesia pada awalnya tidak dikenal mata kuliah hukum administrasi negara. Hanya ada mata kuliah hukum tata pemerintahan, Hukum Tata Negara Indonesia dan asas-asas hukum administrasi negara. Dalam perkembangannya, penggunaan istilah hukum administrasi negara juga tidak serta merta ditetapkan seragam berlaku bagi seluruh fakultas hukum, melainkan masih memungkinkan untuk menggunakan nama lain, seperti hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara dan lain sebagainya.

 

Definisi Hukum Administrasi Negara

Dalam memberikan definisi hukum administrasi negara, sarjana hukum di negeri belanda masih memegang paham Thorbecke sebagai bapak sistematik Hukum Tata Negara dan juga Hukum Administrasi Negara. Salah satu definisi hukum administrasi negara yang digunakan adalah definisi hukum administrasi negara yang dikemukakan oleh Oppeinheim.

Definisi hukum administrasi negara, menurut Oppeinheim adalah suatu gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan, baik yang tinggi maupun badan-badan yang rendah apabila badan-badan tersebut menggunakan wewenang yang telah diberikan oleh Hukum Tata Negara kepada badan-badan tersebut. Oppenheim memberikan definisi hukum administrasi negara peraturan yang mengatur tentang negara dan alat perlengkapannya dilihat dalam keadaan bergerak.

Selain definisi hukum administrasi negara sebagaimana disebutkan diatas, Oppeinheim memiliki seorang murid yang bernama Van Vollenhoven. Van Vollenhoven kemudian membagi hukum administrasi ke dalam 4 (empat) bagian, antara lain:

Pertama : Hukum Peraturan Perundang-undangan atau the law of the legislative process (regelaarsrecht)

Kedua : Hukum Tata Pemerintahan atau the law of government  (bestuurssrecht)

Ketiga : Hukum Kepolisian atau the law of the administration of security (politierecht)

Keempat : Hukum Acara Peradilan atau the law of the administration of justice (justitierecht)

Definisi-Hukum-Administrasi-Negara

Selanjutnya hukum acara peradilan oleh Van Vollenhoveen dibagi lagi menjadi, 4 yang terdiri dari peradilan administrasi, peradilan ketatanegaraan, peradilan pidana dan peradilan perdata.

Demikian artikel mengenai definisi hukum administrasi negara semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Definisi Hukum Administrasi Negara"