Definisi Hukum Administrasi Negara

Definisi hukum administrasi negara secara teoritik memandang negara dalam keadaan bergerak sedangkan hukum tata negara memandang negara dalam keadaan diam. Meski demikian, membuat rumusan definisi hukum administrasi negara hampir sama sulitnya dengan membuat definisi hukum. Kesulitan untuk merumuskan definisi hukum ini telah kami urai dalam artikel sebelumnya, yang kami posting dengan judul definisi hukum.

Sulitnya membuat definisi hukum administrasi negara tersebut, salah satunya disebabkan kedekatannya dengan hukum tata negara. Selain itu, istilah hukum administrasi negara merupakan istilah yang baru digunakan secara umum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurikulum fakultas hukum di Universitas yang ada di Indonesia. Pada mulanya belum ada yang namanya mata kuliah hukum tata negara. Dalam kurikulum fakultas hukum di Indonesia pada masa itu hanya terdapat mata kuliah hukum tata pemerintahan dan asas-asas hukum administrasi negara.

 

Definisi Hukum Administrasi Negara

Mata kuliah hukum administrasi negara hadir dalam kurikulum di fakultas hukum dalam perkembangan berikutnya. Meski demikian, hadirnya mata kuliah hukum administrasi negara juga tidak diberlakukan secara seragam di seluruh fakultas hukum yang ada di Indonesia. Masih ada diantaranya yang tidak menggunakan istilah mata kuliah hukum administrasi negara tetapi menggunakan nama lain, seperti hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara dan lain sebagainya.

Dewasa ini kajian dalam hukum administrasi negara juga semakin berkembang terasa semakin diperlukan. Di Negara berkembang seperti Indonesia yang saat ini sedang menggelorakan semangat reformasi birokrasi, kajian mengenai hukum administrasi negara tentu saja sangat penting, Oleh karena hukum administrasi negara dapat mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Inilah salah satu perbedaan pokok antara definisi hukum tata negara dan definisi hukum administrasi negara. Dimana kajian atau definisi hukum tata negara memandang negara dalam keadaan diam, sedang kajian atau definisi hukum administrasi negara memandang negara dalam keadaan bergerak.

 

Definisi Hukum Administrasi Negara Menurut Pakar Hukum

Dalam memberikan definisi hukum administrasi negara, sarjana hukum di negeri belanda masih memegang paham Thorbecke sebagai bapak sistematik Hukum Tata Negara dan juga Hukum Administrasi Negara. Salah satu definisi hukum administrasi negara yang digunakan adalah definisi hukum administrasi negara yang dikemukakan oleh Oppeinheim.

Definisi hukum administrasi negara menurut Oppeinheim adalah :

Suatu gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan, baik yang tinggi maupun badan-badan yang rendah apabila badan-badan tersebut menggunakan wewenang yang telah diberikan oleh Hukum Tata Negara kepada badan-badan tersebut.

Dari definisi hukum administrasi negara yang diberikan oleh Oppenheim tersebut, tampak bahwa Oppenheim memberikan definisi hukum administrasi negara sebagai peraturan yang mengatur tentang negara dan alat perlengkapannya dilihat dalam keadaan bergerak.

Definisi-Hukum-Administrasi-Negara
Definisi Hukum Administrasi Negara

 

Pembagian dalam Definisi Hukum Administrasi Negara

Pakar hukum Oppeinheim yang memberikan definisi hukum administrasi negara tersebut diatas, memiliki seorang murid yang bernama Van Vollenhoven yang juga mendalami kajian mengenai hukum administrasi negara. Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum administrasi negara dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian, antara lain:

  1. Pertama : Hukum Peraturan Perundang-undangan atau the law of the legislative process (regelaarsrecht)
  2. Kedua : Hukum Tata Pemerintahan atau the law of government (bestuurssrecht)
  3. Ketiga : Hukum Kepolisian atau the law of the administration of security (politierecht)
  4. Keempat : Hukum Acara Peradilan atau the law of the administration of justice (justitierecht)

Selanjutnya Van Vollenhoveen membagi lagi hukum acara peradilan sebagai berikut:

  1. Peradilan administrasi,
  2. Peradilan ketatanegaraan,
  3. Peradilan pidana, dan
  4. Peradilan perdata.

Demikian uraian singkat dari kami mengenai definisi hukum administrasi negara, kami juga menyarankan kepada anda untuk membaca artikel yang membahas mengenai definisi ilmu hukum, yang telah kami posting sebelumnya dalam artikel yang berjudul definisi ilmu hukum. Akhir kata, semoga artikel mengenai definisi hukum administrasi negara ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Definisi Hukum Administrasi Negara"