Definisi Hukum Tata Negara

DEFINISI HUKUM TATA NEGARA

 

Definisi hukum tata negara secara umum dapat dilihat dengan mempelajari hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu lainnya, seperti lmu negara. Selain itu definisi hukum tata negara juga dapat diketahui dari pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum. Ada begitu banyak definisi hukum tata negara menurut para ahli. Namun, agar dapat lebih mudah memahami definisi hukum tata negara, maka sebelum mengurai definisi hukum tata negara menurut para ahli, mari kita lihat dulu seperti apa perbandingan antara hukum tata negara dengan ilmu negara.

 

Perbandingan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Ilmu negara adalah ilmu yang mengkaji negara dalam pengertiannya yang abstrak, yang tidak terikat waktu dan tempat sedangkan hukum tata negara mengkaji negara dalam pengertian yang sebenarnya atau kongkrit, dimana negara sudah terikat dalam waktu dan tempat tertentu.

Selain itu, ilmu negara mengkaji konsep dan teori mengenai negara serta mempelajari hakikat negara. Sedangkan hukum tata negara mempelajari negara dari segi strukturnya serta hukum positif yang berlaku dalam negara tersebut.

Dengan demikian, dapat dilihat keterkaitan antara keduanya, yakni ilmu negara merupakan dasar dalam hukum tata negara sementara kajian dalam hukum tata negara merupakan lanjutan dari kajian dalam ilmu negara.

 

Definisi Hukum Tata Negara

Berikut ini adalah definisi hukum tata negara menurut para ahli, antara lain:

Menurut Van Vallenhoven, yakni hukum yang mengatur semua masyarakat hukum, baik yang atasan maupun yang bawahan menurut tingkatan dan wiayah yang menjadi lingkungannya masing-masing. Selanjutnya hukum tata negara juga menentukan badan-badan yang berkuasa dalam lingkungan tersebut serta menentukan susunan dan wewenang yang dimiliki oleh badan-badan tersebut.

Menurut Scholten, hukum tata negara ialah hukum yang mengatur organisasi negara. Pendapat yang serupa juga diberikan oleh Longemann bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi negara.  Namun, Longeman menambahkan bahwa yang dipelajari dalam hukum tata negara adalah jabatan yang terdapat dalam suatu negara, siapa yang mengadakan jabatan tersebut, cara untuk melengkapi jabatan dalam suatu negara, tugas dan wewenang yang dimiliki jabatan tersebut, hubungan kekuasaan yang ada diantara pejabat negara serta batas pelaksanaan tugas oleh organisasi negara.

Menurut Van de Pot, hukum tata negara adalah peraturan yang menentukan badan yang diperlukan dalam suatu negara, mengatur wewenang yang dimiliki oleh badan-badan tersebut, serta mengatur hubungan antara badan tersebut dengan individu dan hubungan antara badan tersebut dengan badan-badan yang lainnya.

Menurut Apeldoorn hukum tata negara dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas hukum tata negara juga meliputi hukum administrasi negara, sedangakan dalam arti sempit hukum tata negara menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas kekuasaan yang dimiliki pemerintahan tersebut.

Menurut Wade and Philips, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat perlengkapan negara, meliputi tugas dan hubungan antara perlengkapan negara tersebut.

Menurut Paton, hukum tata negara adalah hukum mengenai alat dan tugas serta wewenang yang dimiliki alat perlengkapan negara. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh J.R. Stellinga yang menyatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat perlengkapan negara serta hak dan kewajiban warga negara.

 Definisi-Hukum-Tata-Negara

Menurut R. Kranenburg, hukum tata negara meliputi hukum mengenai susunan dalam suatu negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar suatu negara.

Menurut Utrecht, hukum tata negara adalah ilmu yang mempelajari kewajiban sosial serta  kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat negara.

Demikian artikel mengenai definisi hukum tata negara ini dibuat semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.


Advertisement

No comments.

Leave a Reply