Definisi Hukum Tata Negara

Definisi hukum tata negara yang dirumuskan para ahli beragam karena perbedaan pandangan dan sistem yang dianut oleh negara yang dijadikan objek penelitian. Penyebab perbedaan pandangan dalam merumuskan definisi hukum tata negara juga merupakan faktor yang menyebabkan adanya perbedaan rumusan yang diberikan oleh para ahli atau pakar hukum terhadap pengertian hukum sebagai induk dari ilmu hukum tata negara. Untuk memudahkan anda dalam memahami definisi hukum tata negara, kami menyarankan kepada anda untuk terlebih dahulu membaca uraian kami mengenai definisi hukum yang telah kami posting sebelumnya dalam artikel yang berjudul definisi hukum.

Secara sederhana, hukum tata negara dapat dikatakan sebagai cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara. Namun ada banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai obyek kajiannya, seperti ilmu negara, hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Untuk itulah sehingga diperlukan adanya definisi hukum tata negara yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mempelajari ilmu hukum tata negara.

 

Definisi Hukum Tata Negara

Ada begitu banyak pendapat dan pandangan dari para ahli atau pakar hukum mengenai definisi hukum tata negara. Pendapat dari para ahli atau pakar hukum mengenai rumusan definisi hukum tata negara juga berbeda-beda. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pandangan atau pendapat mengenai rumusan definisi hukum tata negara yang diberikan oleh para ahli atau pakar hukum.

 

Definisi Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli

Menurut Van Vallenhoven, hukum tata negara adalah :

hukum yang mengatur semua masyarakat hukum, baik yang atasan maupun yang bawahan menurut tingkatan dan wiayah yang menjadi lingkungannya masing-masing. Selanjutnya hukum tata negara juga menentukan badan-badan yang berkuasa dalam lingkungan tersebut serta menentukan susunan dan wewenang yang dimiliki oleh badan-badan tersebut.

Menurut Scholten, hukum tata negara ialah :

Hukum yang mengatur organisasi negara. Pendapat yang serupa juga diberikan oleh Longemann bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi negara. Namun, Longeman menambahkan bahwa yang dipelajari dalam hukum tata negara adalah jabatan yang terdapat dalam suatu negara, siapa yang mengadakan jabatan tersebut, cara untuk melengkapi jabatan dalam suatu negara, tugas dan wewenang yang dimiliki jabatan tersebut, hubungan kekuasaan yang ada diantara pejabat negara serta batas pelaksanaan tugas oleh organisasi negara.

Menurut Van de Pot, hukum tata negara adalah :

Peraturan yang menentukan badan yang diperlukan dalam suatu negara, mengatur wewenang yang dimiliki oleh badan-badan tersebut, serta mengatur hubungan antara badan tersebut dengan individu dan hubungan antara badan tersebut dengan badan-badan yang lainnya.

Menurut Apeldoorn hukum tata negara dapat dilihat dalam arti luas dan sempit dengan penjelasan sebagai berikut :

Dalam arti luas hukum tata negara juga meliputi hukum administrasi negara, sedangkan dalam arti sempit hukum tata negara menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas kekuasaan yang dimiliki pemerintahan tersebut.

Menurut Wade and Philips, hukum tata negara adalah :

Hukum yang mengatur alat perlengkapan negara, meliputi tugas dan hubungan antara perlengkapan negara tersebut.

Menurut Paton, hukum tata negara adalah :

Hukum mengenai alat dan tugas serta wewenang yang dimiliki alat perlengkapan negara. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh J.R. Stellinga yang menyatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat perlengkapan negara serta hak dan kewajiban warga negara.

Menurut R. Kranenburg, hukum tata negara adalah :

Meliputi hukum mengenai susunan dalam suatu negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar suatu negara.

Menurut Utrecht, hukum tata negara adalah :

Ilmu yang mempelajari kewajiban sosial serta kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat negara.

Definisi-Hukum-Tata-Negara
Definisi Hukum Tata Negara

 

Definisi Hukum Tata Negara dan Perbedaannya dengan Ilmu Negara

Setelah mengetahui definisi hukum tata negara menurut para ahli atau pakar hukum, maka selanjutnya dapat diketahui adanya perbedaan antara ilmu negara dan hukum tata negara, sebagai berikut:

  • Ilmu negara adalah ilmu yang mengkaji negara dalam pengertiannya yang abstrak, yang tidak terikat waktu dan tempat sedangkan hukum tata negara mengkaji negara dalam pengertian yang sebenarnya atau kongkrit, dimana negara sudah terikat dalam waktu dan tempat tertentu.
  • Selain itu, ilmu negara mengkaji konsep dan teori mengenai negara serta mempelajari hakikat negara. Sedangkan hukum tata negara mempelajari negara dari segi strukturnya serta hukum positif yang berlaku dalam negara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat adanya keterkaitan antara keduanya, yakni ilmu negara merupakan dasar dalam hukum tata negara sementara kajian dalam hukum tata negara merupakan lanjutan dari kajian dalam ilmu negara.

Demikian uraian singkat dari kami mengenai definisi hukum tata negara, kami juga menyarankan kepada anda untuk membaca artikel yang membahas mengenai definisi hukum internasional yang telah kami posting sebelumnya dalam artikel yang berjudul definisi hukum internasional. Akhir kata, semoga artikel mengenai definisi hukum tata negara ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Definisi Hukum Tata Negara"