Hukum Adat

Hukum adat secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis. Hukum adat mengakar tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hingga saat ini, masih banyak daerah di Indonesia yang menggunakan hukum adat sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Mereka meyakini bahwa ketertiban dan kedamaian dalam komunitas mereka hanya dapat diwujudkan bila hukum adat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Norma-norma hukum adat juga memiliki ruang lingkup yang relatif luas. Termasuk diantaranya hukum waris yang dibeberapa daerah seperti, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan beberapa daerah lainnya masih diberlakukan. Selain itu, hukum adat di suatu daerah juga terkadang meliputi pengaturan terhadap hak kepemilikan dan sanksi terhadap pelanggaran pidana.

 

Hukum Adat di Indonesia

Oleh karena hukum adat memiliki akar yang kuat dalam masyarakat, maka sangat sulit untuk menggantinya dengan norma hukum yang lain. Dalam sejarah Indonesia, bahkan hukum yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda juga harus dikombinasikan dengan hukum adat yang berlaku di suatu daerah tertentu. Hingga saat ini, di beberapa daerah di Indonesia seperti di Pulau Kalimantan dan Papua, masih terdapat komunitas atau kelompok masyarakat yang hidup dalam suasana hukum adat yang masih kental.

Dalam penerapannya, hukum adat terkadang bukan hanya diberlakukan bagi komunitas masyarakat lokal yang meyakininya. Dalam hal tertentu, hukum adat juga diberlakukan bagi para pendatang yang berada dalam lingkungan komunitas tersebut. Oleh karenanya, pemberlakuan hukum adat di daerah-daerah tertentu juga berpotensi menimbulkan konflik horisontal. Sebagai contoh siapapun yang mengakibatkan hewan peliharaan seseorang mati harus dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan hukum adat. Ketentuan hukum adat tersebut diberlakukan bukan hanya kepada masyarakat setempat tetapi juga bagi mereka yang kebetulan melintas melewati daerah tersebut.

Di sisi lain, hukum adat merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Hokum adat adalah warisan kebudayaan turun temurun yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Untuk itu, hukum adat juga perlu dijaga dan dilestarikan sebagai salah satu aset bangsa.

Hukum adat dan adat recht sesungguhnya merupakan istilah hukum (recht) yang masih dapat dilakukan pembedaan. Istilah adat recht yang lebih dikenal dalam tata hukum Hindia Belanda tidak serta merta begitu saja dapat kita samakan dengan hukum yang tidak tertulis.

 

Hukum Adat dan Adat Recht

Selain istilah hukum adat, dalam tata hukum Hindia Belanda kita juga biasa mendengar istilah adat recht. Dari segi bahasa, keduanya memiliki pengertian yang sama. Istilah adat recht juga digunakan untuk merujuk pada hukum Indonesia asli yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat lokal di Indonesia. Mr. Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven dan Ter Haar menyebut adat recht sebagai hukum yang terdiri dari hukum asli (masyarakat) dari zaman melayu polinesia serta hukum masyarakat dari timur asing yang didalamnya termasuk unsur-unsur agama yang banyak mempengaruhi hukum asli di daerah-daerah.

“Recht” merupakan istilah dalam bahasa belanda yang berarti hukum. Istilah recht juga dapat dipanjangkan menjadi “rechtstaat” yang berarti negara hukum. Dalam ilmu hukum istilah “recht” merupakan istilah yang sangat akrab dan sering digunakan dalam berbagai ruang diskusi. Terdapat kesamaan antara adat recht dengan hukum adat, karena pada pokoknya adat recht merupakan unsur yang tidak tertulis sedangkan yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum (recht) yang tidak tertulis.

Meski demikian, perlu diketahui bahwa hukum adat juga meliputi hukum yang tertulis (tercatat atau terdokumentasi) apabila sungguh-sungguh merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karenanya, hukum adat dan adat recht tidak serta merta dapat disamakan pengertiannya. Di satu sisi, adat recht merupakan unsur yang tidak tertulis dalam hukum, sementara di sisi lain hukum adat di Indonesia sudah meliputi hukum yang tertulis.

Adat Recht dan Hukum Adat

 

Pengertian Hukum Adat

Pengertian Hukum Adat jika merujuk hasil Seminar mengenai Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta (1975) adalah:

Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang di dalamnya mengandung unsur agama.

Sebaiknya dalam perkembangan hukum di masa yang akan datang, hukum adat dapat dibaca sebagai semua hukum yang tidak tertulis di dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik itu yang berlaku dalam penyelenggaraan ketatanegaraan atau pemerintahan maupun yang modern, baik yang merupakan hukum kebiasaan maupun hukum keagamaan.

Masih banyak hal yang perlu dikaji terkait dengan perkembangan hukum dan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena kebiasaan tersebut dapat menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat. Meskipun demikian, terkadang aturan atau kebiasaan yang masih berlaku dalam masyarakat yang tidak dimuat sebagai hukum tertulis menimbulkan keresahan bagi masyarakat pendatang disuatu daerah. Oleh karena masyarakat lokal akan memberlakukan kebiasaan mereka kepada masyarakat pendatang sekalipun sehingga dapat memicu konflik antara masyarakat lokal dengan pendatang di suatu daerah. Terlepas dari itu, aturan kebiasaan yang memiliki nilai-nilai kearifan (hukum adat) yang masih perlu dijaga oleh karena masih dijunjung tinggi oleh masyarakat di daerah.

Kami akan mengurai penjelasan mengenai hukum adat dalam artikel yang akan kami posting selanjutnya. Demikian, semoga artikel mengenai hukum adat ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Hukum Adat"