Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tugas, fungsi dan wewenang serta membatasi kekuasaan negara dalam penyelenggaraan administrasi negara. Berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa hal mengenai hukum administrasi negara.

 

Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang cukup luas cakupannya. Hal ini disebabkan karena materinya secara umum mengkaji negara yang digambarkan sedang dalam keadaan bergerak bukan dalam keadaan diam.

 

Pengertian Hukum Administrasi Negara

Selanjutnya dapat dikemukakan pengertian hukum administrasi negara yang diberikan oleh beberapa pakar atau ahli hukum sebagai berikut:

Hukum administrasi negara menurut Oppenheim adalah:

Sebuah gabungan peraturan atau ketentuan yang mengikat badan-badan atau lembaga negara yang menggunakan wewenang yang telah diberikan oleh Hukum Tata Negara kepada badan atau lembaga negara tersebut.

Hukum admnistrasi negara menurut Logemann adalah:

Seperangkat aturan atau norma-norma yang menguji hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat yang merupakan alat dalam pelaksanaan administrasi negara melakukan tugas yang khusus bagi mereka.

Lebih lanjut Logemann menyatakan bahwa hukum administrasi negara tidak identik atau tidak sama dengan hukum atau aturan yang mengatur pekerjaan dalam sebuah administrasi negara dikarenakan hukum tata negara telah mengatur pekerjaan administrasi negara.

Hukum admnistrasi negara menurut De La Bascecour Caan adalah:

Himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi atau memberikan reaksi dimana peraturan-peraturan tersebut mengatur hubungan-hubungan antara warga negara dengan pemerintahan di Negaranya.

Lebih lanjut lagi De La Bascecour Caan menyatakan bahwa hukum admnistrasi dapat dibagi atas dua, antara lain:

  • Hukum Administrasi Negara yang menjadi penyebab dan membuat negara memberikan reaksi atau berfungsi;
  • Hukum Administrasi Negara yang bersifat mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah di Negaranya.

Hukum administrasi negara menurut Sir W.Ivor Jenning adalah:

Hukum yang berhubungan dengan administrasi negara dimana hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi negara.

Hukum administrasi negara menurut R. Kranenburg adalah:

Hukum yang pengaturannya meliputi susunan dan wewenang khusus dari alat perlengkapan badan atau lembaga negara, dalam hal seperti pengaturan mengenai kepegawaian, pengaturan mengenai wamil, pengaturan mengenai pendidikan, pengaturan mengenai perumahan, jaminan sosial dan lain sebagainya.

Pengertian yang diberikan oleh R. Kranenburg diatas merupakan pengertian yang dibuat dengan cara membuat perbandingan dalam hal pembagian tugas antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara.

Hukum administrasi negara menurut E.Utrecht adalah:

Hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan pelaksanaan tugas khusus bagi para pejabat administrasi negara.

Hukum administrasi negara menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah:

Hukum yang mengatur wewenang tugas dan fungsi serta tingkah laku para pejabat administrasi negara.

Lebih lanjut Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan hal yang sangat penting dalam mengatur pemerintah beserta aparat pemerintahan.

Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara

 

Hakikat Hukum Administrasi Negara

Selain beberapa pendapat mengenai hukum administrasi negara diatas, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalan pendapat Sjachran Basah yang mengungkapkan pendapatnya mengenai inti atau hakekat dalam hukum admnistrasi negara. Menurut Sjachran Basah terdapat dua hal penting yang menjadi inti atau hakikat hukum admnistrasi negara, antara lain:

  • Hukum administrasi negara memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya;
  • Hukum admnistrasi negara melindungi keluarga terhadap sikap tindak atau perbuatan administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri.

 

Kesimpulan Hukum Administrasi Negara

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan hukum yang mengatur dan mengikat alat-alat administrasi negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang alat-alat administrasi negara dalam melayani warga negara agar senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat. Hukum administrasi negara merupakan salah satu bidang pengaturan hukum yang dirasakan sangat penting artinya dalam penyelenggaraan kekuasaan dan dalam kehidupan bernegara, oleh karena pengaturan mengenai hukum admnistrasi negara selain memuat pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan yang negara dalam hal penyelenggaraan administrasi negara.

Pengaturan mengenai administrasi negara merupakan salah satu bidang hukum yang sangat menarik untuk dikaji. Untuk itu, kami akan coba untuk menguraikan materi mengenai hukum administrasi negara dalam artikel-artikel selanjutnya. Kami sarankan anda untuk membaca juga artikel yang membahas mengenai persoalan berkontrak di Indonesia, yang telah kami posting sebelumnya dengan judul hukum kontrak. Demikian, semoga artikel mengenai hukum administrasi negara ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


- pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli - - organisasi khusus dalam han -
    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Hukum Administrasi Negara"