Hukum Agraria

HUKUM AGRARIA

Pengertian Hukum Agraria

Ketika mendengar penyebutan istilah agraria  kita akan selalu langsung berpikir soal  tanah. Ini disebabkan karena istilah agraria memang identik dengan tanah. Demikian pula dengan hukum agraria. Ketika mendengarnya  kita akan langsung mengasosiasikannya dengan pengaturan atas tanah  berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mengidentikkan hukum agraria sebagai hukum atas tanah adalah tidak salah. Namun perlu diketahui bahwa hukum agraria dalam ilmu hukum memiliki pengertian yang tersendiri.

Agraria dalam bahasa latin disebut dengan â??agerâ? yang berarti tanah atau sebidang tanah. Dalam bahasa latin â??agrariusâ? berarti persawahan atau perladangan atau pertanian. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa â??Agrariaâ? berarti urusan pertanahan dan atau tanah pertanian serta urusan pemilikan atas tanah. Sedangkan agraria dalam bahasa inggris disebut dengan â??agrarianâ? yang diartikan sebagai tanah dan dihubungkan dengan berbagai usaha  pertanian.

Blackâ??s Law Dictionary menyebutkan bahwa agraria itu adalah:

â??realting  to land or to dvision or distribution of land;  esp, from land or land ownership; Agraria laws (problems, disputes).â?

Pengertian mengenai  agraria tersebut diatas, berbeda dengan pengertian agraria yang ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Hukum Agraria) yang memberikan pengertian agraria dalam arti luas, yakni meliputi  bumi, air  dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pengertian berdasarkan hukum agraria tersebut  dirumuskan berdasarkan berbagai rumusan yang ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, antara lain dalam konsiderans, pasal dan penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Selanjutnya mari kita lihat beberapa pengertian hukum agraria yang diberikan oleh para ahli, sebagai berikut:

Gouwgiokssiong dalam Buku Agrarian Law 1972, memberikan pengertian hukum agraria dalam arti yang sempit yaitu hukum agraria merupakan hukum yang identik dengan tanah.

E. Utrecht dalam buku Pengantar dalam Hukum Indonesia 1961, memberikan pengertian yang sama secara tegas terhadap hukum agraria dan hukum tanah. Utrecht berpendapat bahwa hukum agraria (hukum tanah) menjadi hukum tata usaha negara.

W.L.G Lemaire dalam buku Het Recht in Indonesia 1952 membicarakan hukum agraria suatu kelompok hukum yang bulat meliputi bagian hukum privat maupun bagian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Bachsan Mustafa, SH., memberikan pengertian hukum agraria sebagai himpunan peraturan yang mengatur bagaimana  para pejabat pemerintah menjalankan tugas di bidang keagrariaan.

Boedi Harsono, memberikan pengertian terhadap hukum agraria bahwa hukum agraria bukan hanya satu perangkat bidang hukum semata. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang mengatur penguasaan atas berbagai sumber daya alam tertentu yang termasuk di dalam pengertian agraria.

Berdasarkan pengertian hukum agraria yang diberikan diatas, maka dapat diketahui bahwa hukum agraria memiliki pengertian dalam arti luas dan sempit.

Azas dalam Hukum Agraria

Berikut ini beberapa asas yang digunakan dalam pengaturan hukum agraria  di Indonesia:

Asas nasionalisme dalam hukum agraria , menyatakan bahwa:

â??Hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah  atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki dan perempuan serta warga negara asli dan keturunanâ?.

Asas hukum adat yang disaneer dalam hukum agraria, menyebutkan bahwa:

â??Hukum adat yang digunakan dalam hukum agraria adalah hukum adat yang yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnyaâ?.

Asas dikuasai oleh negara dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

â??Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal  2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agrariaâ?.

Asas fungsi sosial dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

â??Penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, kesusilaan serta keagamaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agrariaâ?.

Asas gotong royong dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

â??Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk usaha gotong royong lainnya dan negara dapat bersama-sama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Pokok Agrariaâ?.

Asas kebangsaan dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

â??setiap warga negara Indonesia baik asli maupun warga Indonesia keturunan berhak memiliki hak atas tanahâ?.

Asas unifikasi dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

â??hukum agraria disatukan dalam sebuah undang-undang yang diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia, yang berarti hanya ada satu hukum agraria yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Pokok Agrariaâ?

Asas non-diskriminasi dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

â??Asas yang melandasi hukum agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) bahwa  undang-Undang Pokok Agraria tidak membedakan antara sesama warga negara Indonesia baik yang asli maupun keturunan asingâ?.

Asas pemisahan horizontal dalam hukum agraria, menyatakan bahwa:

â??Terdapat pemisahan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda atau bangunan yang terdapat diatas tanah tersebut. Asas ini merupakan lawan asas vertikal atau asas perlekatan yang menyatakan bahwa segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu bagian dengan benda tersebut dianggap menajdi satu dengan bagian tersebut atau dengan kata lain tidak terdapat pemisahan antara hak atas tanah dengan bangunan yang terdapat diatasnyaâ?.

Hukum AgrariaPembahasan mengenai hukum agraria merupakan salah bidang pembahasan yang cukup luas. Untuk itu ulasan lebih lanjut mengenai hukum agraria akan kami tuangkan dalam artikel-artikel kami yang selanjutnya. Untuk memudahkan anda memahami hukum agraria, berikut kami berikan link untuk download Undang-Undang Pokok Agraria:

Download Hukum Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Demikian, semoga artikel mengenai hukum agraria ini bermanfaat untuk anda.


Advertisement

No comments.

Leave a Reply