Hukum HAM

Hukum HAM

Politik Hukum HAM di Indonesia

Politik hukum HAM di Indonesia berkaitan dengan kebijakan Hukum HAM  dalam bentuk pemberian penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia. Dengan kata lain Human Rights Legal Policy berkaitan dengan how to respect, how to fulfill dan how to protect HAM yang sejatinya merupakan hak dasar masyarakat Indonesia. Pelaksanaan kebijakan hukum HAM tersebut bisa dilakukan dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan, perubahan peraturan perundang-undangan, pemuatan pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan atau mungkin saja pencabutan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak mendukung penegakan hukum HAM di Indonesia.

Kebijakan penghormatan terhadap hukum HAM adalah kebijakan yang melarang otoritas untuk membuat seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana dikehendaki dalam Hukum HAM. Sementara kebijakan pemenuhan terhadap Hukum HAM yang dimaksud adalah adanya tindakan dari otoritas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk memberikan jaminan dan kepastian terwujudnya pemenuhan hak-hak seseorang atau sekelompok orang sebagaimana dikehendaki dalam Hukum HAM. Sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan perlindungan adalah adanya kebijakan dari otoritas yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak seseorang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Hukum HAM.

Sangat menarik untuk mencermati bagaimana praktek politik Hukum HAM di Indonesia sejak awal Negara ini didirikan. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk melihat sejauhmana komitmen bangsa Indonesia terhadap penegakan Hukum HAM di Indonesia.

Perdebatan Hukum HAM di BPUPKI

Sebuah catatan sejarah yang cukup kelam mengenai Hukum HAM sesungguhnya telah terjadi sejak Negara Indonesia baru didirikan, dimana Hukum HAM telah menjadi perdebatan apakah penting atau tidak untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Disatu sisi ada yang menganggap bahwa Hukum HAM tidak perlu dijamin karena hak perorangan selalu berada atau lebih rendah dari kepentingan bersama. Negara merupakan masyarakat yang integral dimana anggota dan seluruh bagian-bagiannya merupakan persatuan yang organis dan tidak mementingkan perseorangan. Hukum HAM dianggap berkaitan dengan individualisme dan memberikan hak-hak kepada warga negara bertentangan dengan kebebasan negara yang berdaulat.

Disisi lain ada yang menganggap bahwa pengaturan mengenai Hukum HAM penting untuk dimasukkan dalam UUD agar negara tidak menjadi negara kekuasaan sebab negara yang diinginkan adalah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Tanpa pengaturan mengenai kemerdekaan warga negara maka negara sangat rentan terhadap bahaya otoritarianisme seperti yang telah terjadi di Jerman menjelang Perang Dunia II.

Setelah melalui perdebatan yang berakhir dengan kompromi akhirnya disepakati untuk memuat beberapa pasal mengenai perlindungan terhadap hak-hak sipil dalam batang tubuh UUD 1945. Meski demikian, patutlah menjadi catatan bahwa pencantumann Hukum HAM di dalam UUD 1945 sejak awal telah dicurigai sebagai gaya barat yang individualistik dan karenanya perlu diwaspadai. Demikian halnya bahwa pencantuman Hukum HAM dalam UUD 1945 menjadi bersifat terbatas. Keterbatasan tersebut bukan hanya dilihat dari segi muatan dimana  pengaturan lebih lanjut mengenai Hukum HAM akan diatur dengan Undang-Undang, melainkan juga dari segi konseptual, dimana konsep yang digunakan dalam UUD 1945 adalah HAM sebagai Hak Warga Negara dan bukan sebagai natural rights yakni hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Konsekuensinya adalah konsep tersebut menempatkan negara sebagai regulator of rights  dan bukan sebagai guardian of human rights.

Terlepas dari perdebatan tersebu, pada dasarnya pengaturan mengenai Hukum HAM dalam konstitusi Negara Indonesia memang telah pasang surut. Tercatat bahwa Konstitusi Republik Indonesia 1949 dan UUDS 1950 yang pernah diberlakukan selama kurang lebih 10 tahun, yakni antara tahun 1949 sampai dengan tahun 1959 memuat pasal-pasal yang lebih banyak dan lebih lengkap bila dibandingkan dengan muatan Hukum HAM dalam UUD 1945.

Hukum HAM di Era Orde Lama

Pada tahun 1945 hingga sekitar tahun 1950-an pemerintahan Indonesia senantiasa melaksanakan pemerintahan yang demokratis dan menghormati HUkum HAM. Berbagai maklumat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada masa-masa itu mencerminkan kebijakan yang demokratis dan penghormatan hak-hak asasi manusia.

Situasi tersebut kemudian berubah setelah dilaksanakannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai awal dilaksanakannya demokrasi terpimpin. Terjadi degradasi politik dan muncul ketimpangan ekonomi serta kemiskinan rakyat dimana-mana. Kebebasan hak politik dan hak sipil kemudian dikekang. Inilah kemudian yang menjadi bukti bahwa lemahnya pondasi UUD 1945 dalam memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum HAM telah menyebabkan terjadinya kesewenang-wenangan oleh kekuasaan.

Hukum HAM pada Era Orde Baru

Hukum-HAMKondisi Hukum HAM di Indonesia pada masa kekuasaan pemerintahan Orde Baru tentu saja menjadi lebih parah. Pada masa orde baru pemerintahan telah mengekang hak berserikat, hak berekspresi dan hak berpendapat. Selain itu, pemerintahan orde baru juga melakukan eliminasi dan mereduksi konsep HAM serta melakukan pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa.

Pengekangan terhadap hak berserikat, berekspresi dan berorganisasi tersebut dapat dilihat dalam kebijakan orde baru yang menyederhanakan partai poiltik dengan cara meleburkan sejumlah partai politik. Selain itu dilakukan kntrol yang ketat terhadap media massa dan organisasi-organisasi sosial serta mahasiswa.

Eliminasi dan reduksi terhadap konsep Hukum HAM dijalankan dengan cara menjadikan pennafsirannya terhadap Pancasilan dan UUD 1945 sebagai satu-satunya ideologi dan cara pandang yang benar. Hukum dan HAM adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Konsepsi Hukum HAM yang bersifat universal adalah berasal dari barat yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa sebagai wujud nyata pelanggaran HAM juga terjadi pada masa orde baru. Hal ini dapat dilihat dalam kasus pembuhan terhadap mereka yang dianggap PKI baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula dalam beberapa kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi dalam Peristiwa Tanjung Priok, Talangsari serta kasus-kasus pembunuhan yang terjadi dalam operasi militer di Aceh dan  Papua.

Hukum HAM Pasca Orde Baru

Pemerintahan B.J Habibie bersama dengan Kabinet Reformasi yang dibentuknya memberikan harapan baru bagi penegakan Hukum HAM di Indonesia. Pemerintahan B.J Habibie melaksanakan beberapa langkah strategis, diantaranya membuka sistem politik, menunjukkan kemauan politik untuk memberikan perlindungan HAM, menghentikan KKN, menghapus Dwi Fungsi ABRI serta melaksanakan pemilihan umum yang demokratis dan berbagai macam langkah strategis lainnya.

Harapan terhadap perbaikan kondisi hukum HAM di Indonesia mulai mewujud tatkala MPR sepakat untuk memasukkan HAM dalam Bab XA yang memuat 10 Pasal mengenai HAM pada amandemen kedua UUD 1945. Meski demikian, pengaturan mengenai Hukum HAM dalam UUD 1945 kembali mengulang sejarah seperti yang dialami dalam BPUPKI dimana terjadi perdebatan dan tarik ulur kepentingan politik pendukung orde baru yang cemas akan kuatnya tuntutan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah terjadi pada masa orde baru.

Sekali lagi Hukum HAM pada era reformasi dikompromikan dan hasilnya dapa kita lihat dalam Perubahan kedua UUD 1945, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Saat ini juga telah dibentuk berbagai institusi yang mendukung penegakan dan perlindungan HAM. Kita tentunya masih berharap banyak untuk terwujudnya penguatan Hukum HAM di Indonesia. Demikian semoga artikel mengenai hukum HAM ini bermanfaat.

Advertisement

One Response to “Hukum HAM”

  1. prastyo addy

    Mar 11. 2013

    kalau menurut saya pribadi hukum di negeri ini kurang dari menyakinkan, masalah apa ………. karene pada dasarnya hakim atau ketua bisa di suap

    Reply to this comment

Komentar terhadap "Hukum HAM"