Hukum Negara Indonesia

Hukum negara Indonesia bersumber pada pancasila dimana negara dan kekuasaan tunduk pada hukum dan setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal mengenai hukum negara Indonesia.

 

Hukum Negara Indonesia

Hukum negara Indonesia merupakan hukum yang berdasarkan pada pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum dimana negara dan kekuasaan harus tunduk pada hukum dan semua orang dihadapan hukum negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama.

Dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum atau rechstaat.

Oleh karena Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam hukum negara Indonesia seyogyanya berlaku beberapa hal berikut ini:

  • Pertama : bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia didasarkan kepada kedaulatan rakyat;
  • Kedua: Bahwa Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan ketentuan dalam hukum negara Indonesia;
  • Ketiga: Bahwa hukum negara Indonesia harus memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia;
  • Keempat: Bahwa kekuasaan dalam negara terbagi dalam lembaga-lembaga negara;
  • Kelima: Bahwa lembaga peradilan tidak memihak;
  • Keenam: Bahwa warga masyarakat berperan dan berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah;
  • Ketujuh: Bahwa diberlakukannya sistem perekonomian yang adil dan merata serta dapat mewujudkan kemakmuran bagi warga masyarakat.

 

Penegakan Hukum Negara Indonesia

Meskipun secara ideal telah diungkapkan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, namun tidak serta merta tujuan-tujuan hukum negara Indonesia dapat diwujudkan. Secara faktual, hingga saat ini masih sangat sering ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam proses dan penegakan hukum negara Indonesia. Tercatat beberapa kasus yang sempat dipublikasikan secara massif oleh media massa yang sangat nyata mencoreng wajah keadilan hukum negara indonesia.

Bahkan saat ini telah terbongkar beberapa kasus yang menunjukkan adanya indikasi yang kuat bahwa hukum negara Indonesia telah dipermainkan oleh mereka yang kemudian sering disebut dengan mafia hukum. Hal ini jelas membuat harapan masyarakat Indonesia akan terwujudnya penegakan hukum negara Indonesia semakin hari semakin rapuh. Penegakan hukum negara Indonesia membutuhkan angin segar yang dapat menghembuskan udara keadilan ke dalam relung harapan masyarakat.

Hukum Negara
Hukum Negara

 

Optimisme Penegakan Hukum Negara Indonesia

Menarik untuk disimak ungkapan atau pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang dipublikasikan oleh liputan6 yang bagi kami tampak masih optimis dan memberikan harapan dan keyakinan kepada kita bahwa hukum negara Indonesia sesungguhnya baik dan karena itu kita masih bisa berharap kepada hukum negara Indonesia itu sendiri untuk mewujudkan tujuan-tujuan bernegara Indonesia.

Dalam hal ini Ketua Mahkamah konstitusi, Mahfud MD mengungkapkan bahwa hukum negara Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa baik secara teritorial dan ideologis. Mahfud MD menyatakan bahwa Hukum di Indonesia tak boleh memuat isi yang berpotensi menyebabkan disintegrasi wilayah maupun ideologi.

Lebih lanjut dapat disimpulkan pernyataan Ketua Mahkamah konstitusi, Mahfud MD mengenai hukum negara Indonesia sebagai berikut:

Pertama : Bahwa hukum negara Indonesia tidak dapat dibuat berdasarkan menang-menangan jumlah pendukung semata namun juga harus mengalir dari filosofi Pancasila dan aturan atau prosedur yang benar, sehingga politik pembangunan harus secara bersamaan membangun demokrasi dan nomokrasi;

Kedua : Bahwa hukum negara Indonesia harus mampu membangun keadilan sosial sehingga tak dibenarkan munculnya hukum yang mendorong atau membiarkan terjadi jurang sosial ekonomi karena eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah atau dengan kata lain hukum harus mampu menjaga agar yang lemah tak dibiarkan menghadapi sendiri pihak kuat yang sudah pasti akan selalu dimenangkan yang kuat;

Ketiga : Bahwa hukum negara Indonesia harus membangun toleransi beragama dan ber-keadaban sehingga hukum tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasarkan besar atau kecilnya pemeluk agama oleh karena Indonesia bukan negara agama yang mendasarkan pada satu agama tertentu dan bukan negara sekuler yang tak peduli atau hampa semangat keagamaan;

Keempat : Bahwa hukum negara tak bisa mewajibkan berlakunya hukum agama tapi negara harus memfasilitasi dan melindungi serta menjamin keamanan warganya yang akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri dan bukan karena paksaan.

Kita semua tentunya masih menyimpang harapan yang cukup besar bagi perbaikan dan penegakan hukum negara Indonesia. Kami juga menyarankan kepada anda untuk membaca artikel yang membahas mengenai kedaulatan hukum di Indonesia yang telah kami posting sebelumnya dengan judul kedaulatan hukum. Demikian, semoga artikel mengenai hukum negara Indonesia ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Hukum Negara Indonesia"