Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yakni, yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum yang menjadi wajib pajak. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal mengenai hukum pajak.

 

Sekilas Hukum Pajak

Hukum pajak secara sederhana dapat disebut sebagai hukum yang mengatur mengenai pajak. Dalam banyak cerita mengenai Negeri Indonesia di masa kerajaan yang telah lampau, sering dikisahkan mengenai adanya kewajiban untuk membayar upeti kepada raja atau penguasa. Upeti merupakan kewajiban seorang wajib pajak kepada raja atau penguasa, namun pada masa itu pemberian upeti belum diatur dalam suatu sistem hukum seperti yang kita kenal pada masa sekarang ini.

 

Pengertian Pajak dalam Hukum Pajak Menurut Para Ahli

Terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai pajak, antara lain:

Pajak menurut Prof. Dr. Adriani adalah:

Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan yang terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya sesuai dengan peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Sumitro, SH., yaitu:

Iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontra prestasi atau jasa timbal yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut Prof. Dr. Suparman Sumahamijaya adalah:

Iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menuntut biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Smeets adalah:

Prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

 

Pengertian Pajak dalam Hukum Pajak Menurut Undang-Undang

Selain pengertian yang diberikan oleh para ahli diatas, pengertian pajak juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa pajak adalah:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Pengertian Hukum Pajak

Terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai hukum pajak, antara lain:

Pengertian hukum pajak menurut Rochmat Soemitro adalah:

Kumpulan peraturan yang mengatur antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Selain itu, rochmat Soemitro juga menambahkan bahwa hukum pajak juga dapat dikatakan sebagai hukum yang menerangkan mengenai siapa saja yang menjadi wajib pajak atau subyek pajak, kewajiban subyek pajak, hak yang dimiliki oleh pemerintah, obyek pajak yang dikenakan pajak, cara pengajuan keberatan mengenai pajak, cara penagihan pajak dan lain sebagainya.

Selanjutnya, Santoso Brotodiharjo juga memberikan pengertian mengenai hukum pajak sebagai berikut:

Bahwa hukum pajak adalah dapat disebut juga sebagai hukum fiskal yakni keseluruhan peraturan meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada rakyat melalui kas negara.

Selanjutnya Santoso Brotodiharjo kembali menambahkan bahwa dengan demikian hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yakni hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum yang menjadi wajib pajak.

Hukum-Pajak
Hukum Pajak

 

Kedudukan Hukum Pajak

Dalam sistem hukum di Indonesia kita mengenal adanya pembedaan hukum ke dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang lainnya dalam masyarakat sedangkan hukum publik mengatur hubungan hukum antara orang dengan negara atau antara negara dengan warganya.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini disebabkan karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak atau warga negara.

Meski demikian, walaupun hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, namun hukum pajak juga banyak berkaitan dengan hukum privat, yakni hukum perdata. Hal ini dikarenakan hukum pajak banyak berkaitan dengan materi-materi perdata seperti kekayaan seseorang atau badan hukum yang diatur dalam hukum perdata namun menjadi salah satu obyek dalam hukum pajak.

Sesungguhnya masih banyak hal yang perlu diurai mengenai teori hukum pajak, pengaturan hukum pajak dan perkembangan hukum pajak di Indonesia. Untuk itu, pembahasan lebih lanjut mengenai hukum pajak akan kami urai dalam artikel-artikel yang selanjutnya.

Demikian uraian kami mengenai hukum pajak. Kami sarankan anda untuk membaca juga artikel yang membahas mengenai hukum lingkungan di Indonesia, yang telah kami posting sebelumnya dengan judul hukum lingkungan. Demikian, semoga artikel mengenai hukum pajak ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Hukum Pajak"