Hukum Perusahaan dan Kepailitan

Hukum Perusahaan dan Kepailitan

 

Hukum perusahaan dan kepailitan merupakan materi yang memiliki keterkaitan. Meskipun hukum perusahaan dan kepailitan merupakan dua bidang kajian ilmu hukum yang berbeda, namun kajian dalam hukum perusahaan dan kepailitan memiliki hubungan satu sama lain.

Dalam artikel yang sebelumnya kami telah mengurai sedikit penjelasan mengenai hukum perusahaan. Untuk selanjutnya kami akan mengurai beberapa hal terkait dengan hukum perusahaan dan kepailitan.

 

Hukum Perusahaan dan Kepailitan

Sebelum memahami kepailitan secara utuh ada baiknya bila terlebih dahulu kita memahami definisi pailit. Pailit adalah suatu bentuk usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi para kreditor secara adil dan tertib. Tujuannya agar semua kreditor mendapat pembayaran seimbang mengenai besar kecilnya piutang. Dengan demikian, kreditor tidak akan berebutan dan tidak akan terjadi pembayaran hutang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

 

Lalu apa kaitan antara hukum perusahaan dan kepailitan?

Suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila perusahaan tersebut berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, karena sudah tidak mampu lagi atau karena tidak ingin lagi membayar utang-utangnya.

Suatu perusahaan (debitur) dapat dinyatakan pailit sebagai berikut:

  • Permohonan debitur sendiri
  • Permohonan satu atau lebih krediturnya
  • Pailit harus dengan keputusan pengadilan
  • Pailit bisa permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum, pengadilan wajib memanggil debitur
  • Bila debiturnya bank, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
  • Bila debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya bisa diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
  • Bila debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya bisa diajukan oleh Menteri Keuangan.

Hukum-Perusahaan-dan-Kepailitan

 

Tata Cara Permohonan Kepailitan Perusahaan

  • Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum perusahaan, maka putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum perusahaan tersebut, yang merupakan juga kantor pusat perseroan, termuat dalam anggaran dasar perusahaan
  • Cara pengajuan permohonan pernyataan pailit setelah menemukan pengadilan yang berwenang adalah:
  1. Pihak yang mengajukan adalah pihak yang berwenang, yaitu diajukan oleh direksi dalam hal perusahaan tersebut yang mengajukan kepailitan berdasarkan ketentuan RUPS
  2. Permohonan pernyataan pailit tersebut harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktik
  3. Permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan melalui panitera
  4. Jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor atau kejaksaan, maka pengadilan wajib memanggil perusahaan tersebut, pemanggilan tersebut dilakukan oleh panitera.

Demikianlah sehingga hukum perusahaan dan kepailitan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Demikian, semoga artikel mengenai hukum perusahaan dan kepailitan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


- hukum perusahaan dan kepailitan - - jurnal perusahaan pailit 2013 -
    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Hukum Perusahaan dan Kepailitan"