Hukum Perusahaan Yayasan

Hukum Perusahaan Yayasan


Hukum perusahaan yayasan merupakan istilah yang sering digunakan oleh sebagian orang yang menganggap bahwa perusahaan dan yayasan memiliki kedudukan yang sama. Mereka yang beranggapan demikian, kemudian menggolongkan pengaturan mengenai yayasan berada dalam ruang lingkup pengaturan perusahaan, dan lalu menyebutnya sebagai hukum perusahaan yayasan.

Artikel mengenai hukum perusahaan yayasan ini ditulis hanya untuk sekedar memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara perusahaan dan yayasan. Setelah dari sebuah diskusi yang panjang kami masih sering mendengar penggunaan istilah mengenai hukum perusahaan yayasan.


Hukum Perusahaan Yayasan?

Setelah sedikit browsing di internet dengan menggunakan kata kunci hukum perusahaan yayasan kami menemukan beberapa artikel yang dengan cukup baik menjelaskan perbedaan tersebut. Salah satunya adalah yang bersumber dari hukum online dan selanjutnya kami tulis kembali dengan judul hukum perusahaan yayasan.

Ketentuan mengenai perusahaan secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sebagian besar pengaturan terhadap hukum perusahaan adalah peraturan yang masih baru karena perkembangan perusahaan memang baru terjadi beberapa waktu belakangan ini. Diantara pengaturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sementara ketentuan mengenai yayasan secara umum telah diatur dalam Staatblad 1870 No. 64 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai badan hukum yang tidak bertujuan mencari keuntungan (non profit). Pengaturan yang lebih komprehensif dan terbaru mengenai yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Meskipun yayasan merupakan badan hukum yang memiliki orientasi non-profit, namun yayasan dapat mendirikan badan usaha atau perusahaan yang berorientasi profit. Meskipun demikian, Pengurus, Pengawas dan anggota pembina yayasan dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan tersebut.

Dalam pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, disebutkan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan.dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Sedangkan pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dalam pasal 1 angka 1 adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

 Hukum-Perusahaan-Yayasan

Jelas sudah bahwa perusahaan dan yayasan adalah dua hal yang berbeda, sehingga penggunaan istilah hukum perusahaan yayasan tidak dapat digunakan untuk merujuk pada pengaturan mengenai yayasan. Penggunaan istilah hukum perusahaan yayasan mungkin disebabkan oleh adanya penyimpangan kegiatan yayasan yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan sebelum diterbitkannya pengaturan yang lebih spesifik mengenai yayasan.

Demikian, semoga artikel mengenai hukum perusahaan yayasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


- makalah yayasan - - sejarah uu yayasan -
    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Hukum Perusahaan Yayasan"