Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah seperangkat peraturan mengenai hukum pidana dengan tujuan menyelenggarakan ketertiban umum di masyarakat. Sebelum menguraikan beberapa hal mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebelumnya kami menyarankan anda untuk membaca uraian kami mengenai hukum pidana. Artikel ini dapat membantu anda untuk memahami terlebih dahulu atau setidaknya mendapatkan gambaran mengenai hukum pidana. Anda dapat menemukan artikel tersebut dengan mengikuti tautan ini, Hukum Pidana.

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan hukum yang diberlakukan di Indonesia sejak jaman penjajahan belanda. Dari negeri belanda KUHPidana dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht yang selanjutnya disingkat WVS, kemudian di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie, yang selanjutnya disingkat WvSNI.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHPidana yang dikodifikasi melalui staatsblad, pada tahun 1915. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  kemudian diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 januari 1918 pada saat Belanda masih menjajah Negara Indonesia.

 

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) buku dengan sistematika sebagai berikut:

  • Buku Pertama mengatur mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 9 bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa pasal dengan jumlah keseluruhan sebanyak 103 pasal.
  • Buku Kedua mengatur tentang kejahatan yang terdiri atas 31 bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa pasal dengan jumlah keseluruhan sebanyak 385 pasal.
  • Buku Ketiga mengatur pelanggaran yang terdiri atas 10 bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa pasal dengan jumlah keseluruhan sebanyak 81 pasal.

 

Dalam perkembangannya saat ini KUHPidana dianggap memiliki paradigma yang belum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan. KUHPidana dianggap belum sepenuhnya mengadopsi prinsip restorative justice, prinsip crown witnes dan prinsip plea bargaining serta penyelesaian perkara kecil diupayakan melalui prosedur yang informal. Hal ini dipandang akan sangat merugikan masyarakat kecil. Mereka yang lemah secara ekonomi dan politik dianggap akan semakin sulit untuk memperoleh keadilan.

Rencana perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sesungguhnya sudah lama diwacanakan, bahkan telah beberapa kali masuk dalam daftar program legislasi nasional. Sungguh disayangkan karena hingga saat artikel ini ditulis rencana perubahan tersebut belum selesai juga dibahas. Inilah wajah dan realitas hukum di Indonesia saat ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

 

Download Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jika anda membutuhkan file Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berikut ini adalah KUHPidana yang kami dapatkan dari Hukum Online komplit mulai dari Buku I, Buku II dan Buku III hingga Wetboek van Strafrecht dalam format bahasa Indonesia dan Inggris. Untuk mengunduhnya silahkan ikuti tautan berikut ini:

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DOWNLOAD

File Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kami upload format PDF yang dikompres menjadi file rar. Hal itu kami lakukan untuk memudahkan proses download dan meringankan kerja server. Untuk membuka file tersebut, silahkan ekstrak terlebih dahulu.

Demikian uraian kami mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai tambahan referensi anda juga dapat membaca uraian kami mengenai hukum acara pidana di Indonesia yang telah kami posting sebelumnya dalam artikel yang berjudul Hukum Acara Pidana. Akhir kata, semoga artikel mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"