Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya biasa disingkat dengan istilah KUHP merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai hukum pidana dengan tujuan menyelenggarakan ketertiban umum di masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan hukum yang diberlakukan di Indonesia sejak jaman penjajahan belanda. Dari negeri belanda Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht yang selanjutnya disingkat WVS, kemudian di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie, yang selanjutnya disingkat WvSNI.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  yang dikodifikasi melalui staatsblad, pada tahun 1915. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  kemudian diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 januari 1918 pada saat Belanda masih menjajah Negara Indonesia.

 

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 3 buku dengan sistematika sebagai berikut:

  • Buku Pertama mengatur mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 9 bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa pasal dengan jumlah keseluruhan sebanyak 103 pasal.
  • Buku Kedua mengatur tentang kejahatan yang terdiri atas 31 bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa pasal dengan jumlah keseluruhan sebanyak 385 pasal.
  • Buku Ketiga mengatur pelanggaran yang terdiri atas 10 bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa pasal dengan jumlah keseluruhan sebanyak 81 pasal.

 

Dalam perkembangannya saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap memiliki paradigma yang belum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap belum sepenuhnya mengadopsi prinsip restorative justice, prinsip crown witnes dan prinsip plea bargaining serta penyelesaian perkara kecil diupayakan melalui prosedur yang informal. Hal ini dipandang akan sangat merugikan masyarakat kecil. Mereka yang lemah secara ekonomi dan politik dianggap akan semakin sulit untuk memperoleh keadilan.

Rencana perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sesungguhnya sudah lama diwacanakan, bahkan telah beberapa kali masuk dalam daftar program legislasi nasional. Sungguh disayangkan karena hingga saat ini rencana perubahan tersebut belum selesai juga dibahas.

Berikut ini adalah KUHPidana  yang kami dapatkan dari Hukum Online komplit mulai dari Buku I, Buku II dan Buku III hingga Wetboek van Strafrecht dalam format bahasa Indonesia dan Inggris. File dalam bentuk rar, ekstrak terlebih dahulu setelah download.

Untuk mendownload silahkan klik disini.

Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDemikian artikel mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibuat semoga bermanfaat bagi kita semua.


Advertisement

No comments.

Leave a Reply