Norma Hukum

Norma hukum dapat diartikan sebagai norma atau kaidah yang mengatur masyarakat dan kehidupan sosialnya yang bersumber dari peraturan hukum yang berlaku. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal mengenai norma hukum.

 

Tentang Norma Hukum

Terdapat beberapa macam norma atau kaidah yang sering kita dengar seperti, norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum. Apabila dibandingkan satu sama lain, maka akan tampak bahwa kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan untuk terbentuknya kebaikan akhlak pribadi sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mewujudkan kedamaian hidup antar pribadi atau yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Dari segi daya pengikatnya, baik norma agama maupun norma kesusilaan memiliki daya ikat yang bersifat volunteer atau yang bersumber dari kesadaran pribadi mereka yang mendukung norma tersebut. Hal tersebut berbeda dengan norma hukum yang daya lakunya justru dipaksakan oleh kekuatan yang berada diluar diri manusia atau diluar diri masing-masing pribadi.

 

Pengertian Norma Hukum

Norma hukum adalah norma atau kaidah yang mengatur masyarakat dan kehidupan sosialnya yang bersumber dari peraturan hukum yang berlaku. Dapat juga dikatakan bahwa norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan sehingga bersifat memaksa. Norma hukum atau kaidah hukum merupakan pedoman bertingkah laku bagi masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam tulisannya yang berjudul Perihal Undang-Undang, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., menyebutkan pengertian norma sebagai pelembagaan nilai baik dan buruk dan bentuk tata aturan yang berisi kebolehan dan anjuran serta perintah.

 

Norma Hukum Fakultatif dan Imperatif

Norma hukum dapat dibedakan antara norma hukum fakultatif dan norma hukum imperatif. Sebagaimana sebutannya, norma hukum imperatif merujuk pada norma hukum yang bersifat memaksa sedangkan norma hukum fakultatif adalah merujuk pada norma hukum yang mengatur dan norma hukum yang bersifat menambah atau melengkapi. Meski demikian kadang pula dijumpai norma hukum yang sekaligus memiliki kedua sifat tersebut, yakni bersifaf mengatur sekaligus bersifat memaksa.

 

Norma Hukum Konkrit dan Individual

Selain itu terdapat pula pembedaan antara norma hukum yang bersifat umum dan abstrak dengan norma hukum yang bersifat konkrit dan individual. Perlu dipahami bahwa norma hukum yang bersifat umum selalu juga merupakan ketentuan yang bersifat abstrak.

Normma hukum yang bersifat abstrak yang dimaksudkan disini adalah ketentuan tersebut tidak menjelaskan setiap kondisi yang mungkin terjadi dimana ketentuan tersebut akan berlaku. Hanya menyebutkan secara umum dan dianggap dapat diberlakukan dalams setiap kondisi dimana ketentuan tersebut dapat diberlakukan. Ketentuan tersebut ditujukan kepada semua subyek terkait tanpa mengaitkan atau menunjuk satu kondisi atau subyek tertentu. Ketentuan tersebut berlaku kepada semua subyek atau bersifat umum.

Norma hukum individual adalah norma hukum yang selalu juga bersifat konkrit. Hal ini disebabkan karena norma hukum individual secara tegas menunjuk subyek tertentu dan atau keadaan tertentu dimana norma hukum tersebut harus diberlakukan. Sebagai contoh adalah klausul perjanjian antara para pihak dalam hukum perdata.

Norma-Hukum
Norma Hukum

 

Kontrol Terhadap Norma Hukum

Norma hukum sebagaimana telah diuraikan daitas dalam pelaksanaannya harus mendapat pengawasan dan atau kontrol. Setidaknya terdapat 3 cara untuk melakukan kontrol terhadap hukum, antara lain: melalui pengawasan atau pengendalian politik, melalui pengendalian administratif dan melalui kontrol hukum.

Kontrol melalui pengawasan atau pengendalian politik dapat dilakukan oleh lembaga politik. Di Indonesia undang-undang dibuat oleh DPR-RI dan Presiden. Oleh karena itu, mekanisme kontrol politik juga dapat dilakukan melalui lembaga politik tersebut. Misalnya dengan mengadakan legislative review terhadap peraturan perundang-undangann yang dianggap tidak dapat diberlakukan lagi atau mungkin perlu dilakukan perubahan terhadapnya.

Kontrol melalui pengendalian administratif dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga administratif yang oleh peraturan perundang-undangan tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakannya. Lembaga administratif tersebut dalam pelaksanaan norma atau aturan hukum yang dimaksud dapat mengetahui kekurangan atau kelemahannya, sehingga dapat mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Apabila kemudian apabila ternyata perlu dilakukan perubahan atau revisi maka lembaga administratif tersebut dapat mengambil langkah-langkah untuk mengajukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebut executive review.

Kontrol terhadap norma hukum biasa disebut dengan legal control atau judicial control atau judicial review apabila mekanisme kontrol tersebut dilaksanakan melalui pengadilan. Terdapat dua bentuk kontrol dalam model legal control ini, yakni ada yang terpusat dan ada yang terdesentralisasi (tidak terpusat). Negara yang melakukan legal control dengan metode terpusat seperti Indonesia, dimana pengujian atas Undang-Undang dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi dan pengujian atas peraturan dibawah undang-undang dilaksanakan oleh mahkamah agung. Negara yang melakukan legal control dengan metode tidak terpusat memberikan kewenangan kepada seluruh badan peradilannya untuk melakukan pengujian terhadap norma atau peraturan hukum.

Demikian uraian kami mengenai norma hukum, kami sarankan anda untuk membaca juga artikel yang membahas mengenai hubungan hukum, yang telah kami posting sebelumnya dengan judul hubungan hukum. Akhir kata, semoga artikel mengenai norma hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Norma Hukum"