Mesuji: Pemerintah Dianggap Lalai

Mesuji : Kasus HAM

Mesuji menjadi kasus HAM yang cukup menggemparkan. Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ridha Saleh menilai pemerintah lalai menangani kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di kedua Mesuji, yakni Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan. Dijelaskan bahwa “Setelah kejadian itu, ada aksi baru dari pemerintah,” katanya, demikian saat dihubungi, pada hari Kamis 15 Desember, 2011. (tempo)

Menurut beliau, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disajikan sebuah laporan hasil penyelidikan yang telah menyebabkan kematian akibat adanya kekerasan di kedua daerah kepada pemerintah. Komisi Nasional HAM akan merekomendasikan penyelidikan menyeluruh kasus. Saat ini pemerintah perlahan-lahan datang untuk mengantisipasi dan menangani mereka.

Berdasarkan hasil investigasi terhadap peristiwa yang terjadi pada bulan April 2011 di desa sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, terdapat tujuh orang tewas diantaranya dua dari warga dan lima orang dari perlindungan dari Wangi Alam PT Sumber Daya spontan.

Bentrokan Lainnya di Mesuji

Sementara itu, bentrokan yang terjadi di pedesaan yakni di desa Pelita Jaya Raya, PT Inhutani Silva dan Konsentrat Daerah Kabupaten Mesuji Timur, Mesuji Kabupaten Lampung, pada 2011 November telah membunuh petani.

Komisaris lainnya Komnas HAM, Syarifudin Ngulma Simeulue berpendapat bahwa dapat penghilangan pembentukan spontan dari Pejabat Keamanan Perusahaan. Namun kepala polisi Peraturan Nomor 8 tahun 2009 untuk menerapkan prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia di Kepolisian-Tugas Melakukan hanya melalui detail keamanan polisi. “Mengapa pam spontan” kata Syarifudin.

Lima orang mengeluh kepada Komisi Hukum DPR Mesuji, Rabu lalu. Pengacara warga, Bob Hasan, mengatakan bahwa sejak 2009-2011 adalah 30 kematian oleh penduduk. Tujuh dari mereka korban insiden di Mesuji, Sumatera Selatan. Selain itu, menyerahkan pembunuhan sadis video tape sejumlah orang.

Mesuji,-Pemerintah-Dianggap-lalaiKepala polisi nasional Jenderal Timur Pradopo membantah terjadinya pembantaian, dua hari lalu. Dia menjelaskan bahwa selama 2011 hanya ada dua perdebatan karena perselisihan dengan warga perusahaan minyak kelapa sawit, yaitu Mesuji di Sumatera Selatan (21 April 2011) dan di Lampung (11 November 2011).

Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Eropa Timur Pradopo Mesuji tim investigasi kasus. “Segera diikuti oleh Menteri Koordinator Politik dan polisi nasional,” kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di kantornya. Dia tersangka pemimpin tim polisi.

Ketua Komisi Hukum Benny Harman Kabur DPR menolak untuk membentuk tim investigasi di Komisi. Dia memandang pernyataan di Timur adalah pertemuan dengan Komisi dua hari cukup. “Kan kepala polisi telah dijelaskan apa sekarang.?”Kata politisi Partai Demokrat.

PT Silva dan Perhutani PT Sumber Daya Alam Wangi tidak akan meminta penjelasan. Silva adalah anak perusahaan dari Sungai Budi Grup Wisma Budi, Jakarta Selatan berada. Ketika datang ke tempat itu kemarin, PT Budi Acid kecepatan hanya ditemukan Jaya Tbk, juga anak perusahaan dari Sungai Budi. Semoga kasus pelanggaran HAM di Mesuji dapat dituntaskan.


Advertisement

No comments.

Leave a Reply