Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara: Sebuah Pengertian.

Istilah peradilan tata usaha negara telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Peradilan ialah setiap kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum materil atas hukum formal. Sementara pengertian pengadilan menitikberatkan pada lembaga atau institusi pengadilan itu sendiri, yang terdiri atas empat lembaga peradilan. Peradilan Tata Usaha Negara  ialah peradilan yang menguji sahnya keputusan pejabat admininistasi negara. Peradilan menunjuk pada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum, memberikan atau melaksanakan peradilan. Sedangkan pengadilan ialah terminologi yang menunjuk pada badan atau wadah yang memberikan atau melaksanakan peradilan. Peradilan ialah sebagai segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto di dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Van Praag meninjau bahwa peradilan merupakan penentuan berlakunya suatu aturan hukum terhadap suatu peristiwa konkrit sehubungan dengan timbulnya suatu persengketaan. Instansi yang netral terhadap suatu peristiwa hukum konkrit untuk melakukan peristiwa konkret ke dalam suatu norma hukum yang abstrak dan menuangkannya dalam putusan.

Fungsi dan Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam kepustakaan Hukum Tata Negara dan hukum administrasi di Indonesia digunakan berbagai macam istilah bagi Peradilan Tata Usaha Negara antara lain Peradilan Administrasi, Peradilan Administrasi Negara, Peradilan Tata Usaha, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Pemerintahan.

Peradilan Tata Usaha Negara1Sebagai peradilan yang menguji sahnya keputusan pejabat admininistasi negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara terus berkembang seiring dengan perkembangan. Berbagai macam perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan mempengaruhi batas yang dikemukakan oleh kalangan ilmuwan hukum

Pengadilan merupakan sub sumptie apparaat yaitu suatu badan yang menerapkan peraturan umum yang abstrak yang terdapat dalam Undang- undang pada kasus tertentu. Tujuan dari pada peradilan ialah memberikan keadilan kepada para pihak dan dengan demikian menyelesaikan sengketa, oleh karena sengketa merupakan sesuatu yang mengganggu ketentraman dan tata tertib serta kedamaian masyarakat yang dapat mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.

Hadirnya peradilan, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan mampu menghilangkan sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara dengan melihat tiga aspek hukum yaitu Keadilan hukum, kebenaran hukum, ketertiban dan kepastian hukum itu sendiri. Makna dari peradilan administrasi negara ialah menyelesaikan sengketa-sengketa antara seorang warganegara atau lebih dengan administrasi atau dengan kata lain pemerintah yang diselesaikan oleh suatu badan pemutus yang apabila badan pemutus itu merupakan suatu badan yang lepas dari ikatan dan pengaruh dari administrasi negara atau suatu badan yang berdiri sendiri (independen) dimana administrasi tidak termasuk di dalamnya.

Dalam arti yang lebih sederhana kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara mampu menegakkan Keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat luas, terutama dalam hubungan antar badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Keberadaan Peradilan Administrasi Negara merupakan salah satu syarat dari pilar negara hukum yang menjembatani persamaan dan perlakuan yang sama dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan terhadap masyarakat.

Dasar Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, diterbitkanlah Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No 14 tahun 1970 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- Peradilan Umum
– Peradilan Agama
– Peradilan Militer
– Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1986 (yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2004) Pada Pasal 1, disebutkan bahwa â??Tata Usaha Negara ialah administrasi yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerahâ?.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 bagian pertama, bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. Terminologi pemerintahan diartikan sama dengan kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti, pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, selain organ serta melaksanakan fungsi pembuatan Undang-Undang dan melaksanakan fungsi peradilan. Pemerintahan administrasi, secara umum diartikan semua aktivitas pemerintah, yang tidak termasuk sebagai pembuat Undang-undang dan peradilan.

Lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal dalam 4 ditegaskan bahwa â??Peradilan Tata Usaha Negara ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negaraâ?.


- ilmu hukum tata usaha negara -

Advertisement

One Response to “Peradilan Tata Usaha Negara”

  1. ali topan

    Aug 19. 2014

    Terima kasih telah berbagi ilmu

    Reply to this comment

Komentar terhadap "Peradilan Tata Usaha Negara"