Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah.

Bekerja merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bekerja ke luar negeri merupakan suatu pilihan ketika Pemerintah atau pemerintah daerah tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa �tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan�. Hak untuk mendapatkan pekerjaan ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Animo masyarakat untuk bekerja di luar negeri dari tahun ke tahun semakin meningkat dan jumlah pencari kerja yang berminat dan mendaftarkan diri untuk bekerja ke luar negeri semakin meningkat dan bahkan yang mencari pekerjaan sendiri di luar negeri secara langsung (secara mandiri) semakin meningkat pula.

Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagai pekerja harus diakui memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, baik negara pengirim maupun negara penerima. Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia dalam pembangunan ekonomi di negara tujuan perlu dihargai dengan memberikan perlakuan yang layak dan manusiawi setara dengan tenaga kerja setempat terutama menyangkut perlindungan terhadap hak-hak asasinya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengamanatkan bahwa pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri terdiri dari Pemerintah dan swasta. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara pengguna atau antara Pemerintah dengan Pengguna Berbadan Hukum di negara pengguna TKI, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai payung hukum bagi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka melaksanakan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri oleh Pemerintah yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sehingga tercipta pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan aman. Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dimulai dari proses perekrutan, pemeriksaan psikologi dan kesehatan, perjanjian penempatan, pengurusan paspor, pengurusan visa, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), dan pemberangkatan, termasuk perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia.

Anda dapat mendownload Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah melalui link berikut ini:

Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah

 

Untuk mendownload file dari google drive, klik menu file yang terletak pada bagian kiri atas halaman lalu klik menu download. Anda juga dapat melakukannya secara langsung dengan menekan tombol ctr + s pada keyboard anda.

Demikian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah semoga bermanfaat bagi anda.

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah"