Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa �tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan�. Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan, terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, mengatur bahwa �penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan penempatan�, karena Pengguna Perseorangan merupakan orang perseorangan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia pada pekerjaan antara lain sebagai penatalaksana rumah tangga, pengasuh bayi atau perawat orang lanjut usia, pengemudi, atau tukang kebun/taman. Pekerjaan-pekerjaan tersebut sangat rentan terhadap risiko yang dapat merugikan Tenaga Kerja Indonesia, antara lain risiko pelecehan seksual, kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Oleh karena itu untuk pekerjaan pada pemberi kerja perseorangan diperlukan Mitra Usaha yang dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia dengan Pengguna Perseorangan.

Kemitraan yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dengan Mitra Usaha di negara tujuan penempatan didasarkan pada perjanjian kerja sama penempatan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan jaminan kepada Tenaga Kerja Indonesia dan mempermudah untuk merealisasikan pemenuhan hak Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja dan memberikan perlindungan hukum apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Tugas dan tanggung jawab Mitra Usaha ini sangat penting dalam pemenuhan hak Tenaga Kerja Indonesia dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia selama bekerja di negara tujuan penempatan, sehingga Mitra Usaha yang dapat bekerja sama dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta harus terlebih dahulu diseleksi sehingga dapat dihasilkan Mitra Usaha yang profesional. Karena Mitra Usaha ini berada di negara tujuan penempatan, maka Perwakilan Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan baik tidaknya Mitra Usaha, sebagai dasar bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta melakukan kerja sama penempatan.

Pengaturan Mitra Usaha dan pengguna ini menjadi sangat penting karena diharapkan akan memberikan perlindungan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral, maupun martabatnya.

Anda dapat mendownload Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan melalui link berikut ini:

Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan

 

Untuk mendownload file dari google drive, klik menu file yang terletak pada bagian kiri atas halaman lalu klik menu download. Anda juga dapat melakukannya secara langsung dengan menekan tombol ctr + s pada keyboard anda.

Demikian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan semoga bermanfaat bagi anda.


Advertisement

No comments.

Leave a Reply