Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Komite Profesi Akuntan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap profesi Akuntan Publik dalam rangka untuk melindungi masyarakat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengamanatkan pembentukan Komite Profesi Akuntan Publik yang bersifat independen. Komite ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan praktisi Akuntan Publik dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta Menteri sebagai pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Keberadaan Komite akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik.

Komite bertugas memberikan pertimbangan terhadap hal yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik serta berfungsi sebagai lembaga Banding atas hasil pemeriksaan dan/atau sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP. Pertimbangan yang diberikan oleh Komite mencakup pertimbangan terhadap:

  1. kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
  2. penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan
  3. hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

 

Pertimbangan Komite dapat disampaikan kepada Menteri, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Dewan Standar Profesi Akuntan Publik, dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam rangka memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan Profesi Akuntan Publik, komite memiliki fungsi sebagai lembaga banding. Dalam hal ini, apabila Akuntan Publik dan/atau KAP merasa keberatan atas hasil pemeriksaan dan/atau pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP yang bersangkutan, Akuntan Publik dan/atau KAP tersebut dapat mengajukan permohonan Banding kepada Komite. Keputusan Komite atas permohonan Banding tersebut bersifat final dan mengikat.

Pembentukan Komite oleh Menteri bersifat administratif. Namun demikian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta fungsinya Komite bersifat independen. Untuk mendukung sifat independen tersebut, susunan keanggotaan Komite terdiri dari 13 (tiga belas) unsur dan bersifat kolegial. Anggota Komite tersebut berasal dari Kementerian Keuangan, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Asosiasi Profesi Akuntan, Badan Pemeriksa Keuangan, otoritas pasar modal, otoritas perbankan, akademisi akuntansi, pengguna jasa Akuntan Publik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Dewan Standar Profesi Akuntan Publik, dan Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite dibantu oleh Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan dukungan administratif kepada Komite. Peraturan Pemerintah ini mengatur secara komprehensif mengenai Komite Profesi Akuntan Publik yaitu:

  1. Ketentuan Umum;
  2. Tugas dan Fungsi Komite;
  3. Keanggotaan Komite;
  4. Tata Kerja Komite;
  5. Laporan Kegiatan Komite;
  6. Sekretariat Komite;
  7. Pendanaan; dan
  8. Ketentuan Penutup.

 

Anda dapat mendownload Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Komite Profesi Akuntan Publik melalui link berikut ini:

Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Komite Profesi Akuntan Publik

 

Untuk mendownload file dari google drive, klik menu file yang terletak pada bagian kiri atas halaman lalu klik menu download. Anda juga dapat melakukannya secara langsung dengan menekan tombol ctr + s pada keyboard anda.

Demikian Anda dapat mendownload Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Komite Profesi Akuntan Publik semoga bermanfaat bagi anda.


Advertisement

No comments.

Leave a Reply