Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UndangUndang. Penambahan jenis Retribusi Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain untuk mengantisipasi adanya penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada Daerah, Peraturan Pemerintah ini juga bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan 2 (dua) jenis retribusi baru, yaitu Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan   IMTA. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas merupakan salah satu cara pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu  tertentu dengan tingkat  kepadatan tertentu.  Retribusi Perpanjangan  IMTA merupakanpemberian perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang   telah memiliki IMTA dari Menteri  yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Pungutan perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan PNBP yang dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai Retribusi.

Pemilihan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dilakukan dengan pertimbangan jenis Retribusi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, pemilihan Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan dengan pertimbangan pemberian perpanjangan IMTA sudah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu, penambahan kedua jenis retribusi ini relatif tidak menambah beban masyarakat, mengingat adanya tambahan biaya yang ditimbulkan akibat kemacetan, sedangkan Retribusi Perpanjangan IMTA hanya merupakan pengalihan kewenangan pungutan Pemerintah.

Dalam  Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai objek dan subjek, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, dan pemanfaatan penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA.Sementara itu, pemberlakukan Retribusi Perpanjang IMTA dimulai padatanggal 1 Januari 2013 untuk memberikan kesempatan kepada Daerah mempersiapkan kebijakan  daerah dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA.

Anda dapat mendownload Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing melalui link berikut ini:

Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

 

Untuk mendownload file dari google drive, klik menu file yang terletak pada bagian kiri atas halaman lalu klik menu download. Anda juga dapat melakukannya secara langsung dengan menekan tombol ctr + s pada keyboard anda.

Demikian Anda dapat mendownload Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing semoga bermanfaat bagi anda.

    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing"