Perjanjian Kontrak dalam Hukum Perikatan

Perjanjian Kontrak dalam Hukum Perikatan.

Hukum Perikatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Hukum perdata Eropa, termasuk hukum perdata yang berlaku di Indonesia/ BW (Burgelijk wetboek)

[1] mengenal adanya perikatan yang dilahirkan karena undang- undang dan perikatan yang dilahirkan karena perjanjian kontrak.

[2] Perikatan yang dilahirkan karena undang-undang lazim disebut perikatan dari undang-undang. Adanya hak dan kewajiban lahir diluar kehendak subjek hukumnya. Perikatan ini bisa dikarenakan oleh tindakan tidak melawan hukum dan tindakan melawan hukum. Sementara perikatan yang dilahirkan karena perjanjian lazim disebut â??perjanjian kontrakâ?, hak dan kewajiban yang lahir dikehendaki oleh subjek-subjek hukum itu sendiri. Hak dan kewajiban itu sendiri sering merupakan tujuan dalam menjalankan tindakannya.Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa â??Semua perjanjian yang dibuat secara sah antara lain: berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang kepada mereka yang membuatnyaâ?. Artinya, semua perjanjian kontrak mengikat mereka yang tersangkut kepada yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian kontrak itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian kontrak.

[3] Setiap orang bisa mengadakan perjanjian kontrak, selama memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Salim H.S. memaparkan jenis perjanjian kontrak dengan cara yang sedikit berbeda dibandingkan dengan cara para sarjana lainnya. Salim H.S sebagaimana dalam bukunya menyebutkan bahwa jenis kontrak atau perjanjian kontrak ialah:

Perjanjian Kontrak Berdasarkan Sumber Hukumnya.

Perjanjian Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat perjanjian kontrak itu ditemukan. Perjanjian kontrak dikelompokkan jenisnya menjadi 5 (lima) jenis, sebagai berikut:

  1. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, sebagaimana halnya perkawinan;
  2. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, antara lain: yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, contohnya peralihan hak milik;
  3. Perjanjian obligatoir, antara lain: perjanjian kontrak yang menimbulkan kewajiban;
  4. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, disebut dengan istilah bewijsovereenkomst;
  5. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, disebut dengan istilah publieckrechtelijke overeenkomst;

Kontrak berdasarkan namanya.

Perjanjian Kontrak dalam Hukum PerikatanPenggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 BW serta Artikel 1355 NBW. Di dalam Pasal 1319 BW serta Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam kontrak berdasarkan namanya, antara lain: kontrak nominaat (bernama) dan kontrak innominaat (tidak bernama). Kontrak nominnat adalah jenis kontrak yang dikenal di dalam BW. contoh kontrak yang termasuk di dalam kategori kontrak nominaat ialah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, penanggungan utang, persekutuan perdata, pinjam meminjam, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pemberian kuasa, perdamaian. Sementara kontrak innominaat ialah kontrak yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan sendirinya. Kontrak dalam jenis ini belum dikenal dalam BW. Yang termasuk dalam kontrak innominat ialah leasing, franchise, beli sewa, kontrak rahim, kontrak karya, joint venture, production sharing, keagenan dan lain sebagainya. Tetapi, Vollmar menyebutkan kontrak jenis yang ketiga antara bernama dan tidak bernama, antara lain: kontrak campuran. Kontrak campuran antara lain: kontrak atau perjanjian yang tidak hanya diliputi oleh ajaran umum (tentang perjanjian) sebagaimana yang terbisa di dalam title (judul) I, II, dan IV karena kekhilafan, title IV tidak disebut oleh Pasal 1355 BW, tetapi terbisa hal mana juga ada ketentuan-ketentuan khusus untuk sebagian menyimpang dari ketentuan umum. Contoh kontrak campuran adalah seorang pengusaha sewa rumah penginapan (hotel) menyewakan kamar-kamar (sewa menyewa), akan tetapi juga menyediakan pelayanan (perjanjian untuk melakukan jasa-jasa dan sejenisnya) dan juga menyediakan makanan (jual beli). Istilah Kontrak campuran terkadang disebut juga dengan contractus sui generis, antara lain: ketentuan-ketentuan yang mengenai perjanjian khusus paling banter bisa diterapkan secara analogi (Arrest HR 10 Desember 1936) atau orang menerapkan teori absorpsi (absorptietheorie), artinya diterapkanlah peraturan perundang-undangan dari perjanjian kontrak, dalam peristiwa yang terjadi tersebut adalah merupakan peristiwa yang paling menonjol, sementara dalam Tahun 1947 Hoge Raad menyatakan diri (HR, 21 Februari 1947) secara tegas dan jelas bahwa dia menganut teori kombinasi.

    Share This Post !

Advertisement

One Response to “Perjanjian Kontrak dalam Hukum Perikatan”

  1. Toni

    Mar 23. 2014

    bagai mana klu kita meminjam kan uang ke bank..tetapi kontrak 2 tahun atau 24 bulan..namun kita belum bisa mengansurkan pinjaman kita karena perusahaan kita sedang bangkrut,kita bersedia membayar kan semua hutang kita klu ussaha kita telah pulih lagi atau sudah punya uang?

    Reply to this comment

Komentar terhadap "Perjanjian Kontrak dalam Hukum Perikatan"