Politik Hukum

Politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan pilihan mengenai tujuan dan cara yang hendak dipakai dalam rangka mewujudkan tujuan hukum dalam masyarakat. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal mengenai politik hukum.

 

Sekilas Politik Hukum

Politik hukum bukanlah istilah baru dalam dunia hukum. Istilah tersebut tidak muncul seketika setelah belakangan ini menguat adanya indikasi campur tangan politik dalam penegakan hukum di Indonesia. Politik hukum yang dimaksud disini merupakan bagian dari ilmu hukum itu sendiri.

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik merupakan aspek politk yang menjadi latar belakang pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan atau yang menjadi latar belakang atas lahirnya suatu kebijakan hukum yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga pemerintahan dalam mengimplementasikan suatu ketentuan hukum atau kebijakan hukum.

 

Pengertian Politik Hukum

Terdapat beberapa pengertian mengenai politik hukum yang diberikan oleh para ahli, antara lain:

Politik hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah:

Suatu aktivitas untuk menentukan pilihan mengenai tujuan dan cara yang hendak dipakai dalam rangka mewujudkan tujuan hukum dalam masyarakat.

Politik hukum menurut Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus adalah:

Kebijaksanaan yang dibuat oleh penyelenggara negara mengenai kriteria untuk menjadikan sesuatu sebagai hukum dimana kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapan ketentuan hukum tersebut.

L. J. Van Apeldorn memberikan pengertian terhadap politik hukum sebatas hukum tertulis saja bahwa politik hukum adalah:

Sebagai politik peraturan perundang-undangan. Politik hukum juga berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan.

Politik hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, adalah:

Merupakan kegiatan untuk memilih nilai dan menerapkan nilai.

 

Hukum dan Politik Hukum

Secara teoritik, Virginia Held mengungkapkan bahwa hukum dan politik adalah sub sistem dalam sistem sosial kemasyarakatan. Keduanya saling mempengaruhi dan berpengaruh terhadap sistem masyarakat secara keseluruhan. Sistem hukum dan politik akan selalu dijaga keseimbangannya dalam kondisi masyarakat yang terbuka dan relatif stabil.

Para pemegang kekuasaan politik mendapatkan wewenang untuk melakukan tindakan politik dan bila perlu dengan cara yang memaksa karena hukum memberikan kompetensi kepada mereka. Sehingga tidak salah ketika Prof. Max Radin menyatakan bahwa hukum merupakan teknik untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang rumit. Di sisi lain hukum hanya akan dapat ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik apabila suatu ditegakkan dan dilaksanakan oleh kekuasaan politik yang legitimate atau diakui dengan disertai pemberian sanksi dari kekuasaan politik tersebut. Hukum dengan demikian menjadi pegangan bagi kekuasaan politik untuk menertibkan dan melaksanakan apa yang disebut dengan rekayasa sosial.

Politik Hukum
Politik Hukum

 

Mewujudkan Politik Hukum yang Baik di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga sudah semestinya jika Negara Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar politik hukum peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tujuan pembangunan nasional negara Indonesia juga merupakan arah kebijakan politik hukum nasional yang dituangkan dalam visi pembangunan hukum di Indonesia. Dengan demikian, konstitusi negara Indonesia dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya karena hidup dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pelaksanaan politik hukum pembaharuan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tetap dijaga agar tidak terlepas dari koridor prinsip dan asas hukum. Oleh karena Indonesia adalah negara yang beragam dan keberagaman tersebut berpotensi menciptakan pertentangan ketentuan baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Oleh karenanya kita masih sangat berharap banyak dari mereka yang paling berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni lembaga DPR RI.

Di satu sisi penguatan peran lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat digunakan untuk memperkuat supremasi DPR RI. Namun di sisi lain akan menumbuhkan demokrasi yang semakin kuat apabila DPR RI dapat menjalankan fungsi legislasinya dengan berangkat dari aspirasi rakyat. Dengan demikian politik hukum peraturan perundang-undagan di Indonesia akan tetap populis dan progresif.

Demikian uraian kami mengenai politik hukum, kami juga menyarankan kepada anda untuk membaca artikel yang membahas mengenai bentuk hukum yang telah kami posting sebelumnya dengan judul bentuk hukum. Akhir kata, semoga artikel mengenai politik hukum ini dapat bermanfaat bagi anda.


- politk / hukum - - sistem hukum politik -
    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Politik Hukum"