Sejarah Hukum Dagang

Sejarah Hukum Dagang

 

Artikel mengenai sejarah hukum dagang ini dimaksudkan untuk mengurai sejarah hukum dagang secara umum. Namun, sebelum menguraikan sejarah hukum dagang, sebelumnya perlu dijelaskan keterkaitan antara hukum perdata dan hukum dagang dalam sejarah hukum dagang.

 

Pembagian Hukum Perdata dan Hukum Dagang

Pembagian hukum privat ke dalam hukum perdata dan hukum dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asasi, tetapi pembagian yang berdasarkan sejarah hukum dagang.

Bahwa pembagian tersebut bukanlah bersifat asasi dapat kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan KUH Perdata dapat juga dijalankan dalam penyelesaian masalah yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam penyelesaian masalah yang semata-mata diadakan oleh KUHD.

Kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah:

  1. Perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidak ditetapkan dalam KUHD tetapi diatur dalam KUH Perdata.
  2. Perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi soal keperdataan ditetapkan dalam KUHD.

Selanjutnya mari kita lihat seperti apa sejarah hukum dagang dalam tahap perkembangan kodifikasi hukum di dunia.

 

Selayang Pandang Sejarah Hukum Dagang

Sejarah hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum dagang ini dapat kita hubungkan dengan terjadinya kota-kota di Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Prancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan lain sebagainya).

Hukum romawi ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di Kota-Kota Eropa Barat disusun peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping hukum romawi yang berlaku.

Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut hukum pedagang. Kemudian pada abad 16 dan 17 sebagian besar kota di Prancis mengadakan pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan.

Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi, berlakunya suatu sistem hukum untuk seluruh daerah, karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagangnya sendiri-sendiri yang berlainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya suatu kesatuan hukum di bidang hukum pedagang ini.

Oleh karena itulah, sehingga di Prancis pada abad 17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang. Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu Colbert membuat suatu peraturan, yaitu Ordonnance du Commerce (1673).

Peraturan tersebut mengatur hukum pedagang itu sebagai hukum golongan tertentu yakni kaum pedagang. Ordonnance du Commerce ini dalam tahun 1681 disusul dengan suatu peraturan lain, yakni Ordonnance de la Marine, yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

Pada tahun 1807 di Prancis di samping adanya Code Civil des Francais, yang mengatur hukum perdata Prancis, telah dibuat lagi suatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersendiri, yakni Code de Commerce.

Dengan demikian, dalam sejarah hukum dagang di Prancis pada tahun 1807 terdapat hukum dagang yang dikodifikasikan dalam Code de Commerce yang dipisahkan dari hukum perdata yang dikodifikasikan dalam Code Civil. Code de Commerce ini memuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan. Adapu yang menjadi dasar bagi penyusun Code de Commerce (1807) itu antara lain: Ordonnance du Commerce (1673) Ordonnance de la Marine (1681).

 Sejarah Hukum Dagang

Kemudian kodifikasi-kodifikasi hukum Prancis tahun 1807 (yakni Code Civil dan Code de Commerce) dinyatakan berlaku juga di Netherlands sampai tahun 1838.

Itulah sekilas mengenai sejarah hukum dagang secara umum. Untuk selanjutnya uraian mengenai sejarah hukum dagang hingga masuk ke Indonesia akan kami jelaskan pada artikel yang berbeda. Artikel mengenai sejarah hukum dagang ini disadur dari buku yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia yang ditulis oleh Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH.MH., yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2010.

Demikianlah artikel mengenai sejarah hukum dagang ini dibuat. Semoga materi mengenai sejarah hukum dagang ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


Advertisement

No comments.

Leave a Reply