Sistem Hukum

SISTEM HUKUM

Sistem Hukum merupakan keseluruhan elemen-elemen dan aspek yang membangun serta menggerakkan hukum sebagai sebuah pranata dalam kehidupan bermasyarakat. Di dunia ini terdapat berbagai macam sistem hukum yang diterapkan oleh berbagai negara, namun di kalangan civitas akademika kita hanya diakrabkan dengan 2 (dua) sistem hukum yang banyak mempengaruhi sistem hukum sebagian besar negara-negara di dunia. Sistem hukum tersebut adalah sistem hukum eropa kontinental dan sistem hukum anglo saxon.

Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum eropa kontinental banyak dianut dan dikembangkan di negara-negara eropa. Sistem hukum eropa kontinental biasa disebut dengan istilah â??Civil Lawâ? atau yang disebut juga sebagai â??Hukum Romawiâ?. Sistem hukum ini disebut sebagai hukum romawi karena sistem hukum eropa kontinental memang bersumber dari kodifikasi hukum yang digunakan pada masa kekaisaran romawi  tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus yang memerintah romawi pada sekitar abad ke-5 antara 527 sampai dengan 565 M.

Kodifikasi hukum tersebut merupakan kumpulan berbagai kaidah atau peraturan hukum yang telah ada sebelumnya yang dikenal dengan sebutan â??Corpus Juris Civilisâ? atau peraturan hukum yang terkodifikasi. Dalam sistem hukum eropa kontinental, hukum memliki kekuasaan yang mengikat karena hukum yang terdiri dari kaidah atau peraturan-peraturan tersebut telah disusun secara sistematis dan dikodifikasi (dibukukan).

Hal yang mendasar dalam sistem hukum eropa kontinental adalah kepastian hukum merupakan tujuan hukum, dimana tujuan hukum tersebut hanya dapat diwujudkan apabila segala interaksi dan perilaku manusia dalam masyarakat diatur dengan peraturan yang tertulis. Dalam sistem hukum eropa kontinental dikenal adagium yang berbunyi bahwa tidak ada hukum selain undang-undang atau dengan kata lain bahwa hukum merupakan undang-undang itu sendiri.

Dalam sistem hukum eropa kontinental tidak dikenal adanya yurisprudensi yang menjadi ciri sistem hukum anglo saxon. Putusan hakim hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja atau pada satu kasus tertentu dan tidak dapat mengikat umum atau dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara lainnya yang serupa. Dalam hal ini hakim hanya berperan sebagai pembuat keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan penafsirannya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem hukum eropa kontinental mengenal  3 (tiga) sumber hukum antara lain:

  • Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif atau Statutes;
  • Peraturan-peraturan hukum;
  • Kebiasaan-kebiasaan yang telah hidup dalam masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterima sebagai hukum oleh masyarakat.

Sistem Hukum Anglo Saxon

Sistem-HukumSistem hukum anglo saxon merupakan sistem hukum yang pada awalnya berkembang di negara inggris. Sistem hukum anglo saxon juga dikenal dengan istilah â??common lawâ? atau â??Unwritten Lawâ? atau hukum yang tidak tertulis. Sistem hukum anglo saxon banyak dianut oleh negara-negara yang menjadi anggota persemakmuran inggris, amerika serikat, kanada dan amerika utara.

Dalam sistem hukum anglo saxon dikenal istilah yurisprudensi atau â??judicial decisionsâ? dimana putusan hakim dan atau pengadilan dapat mengikat umum.

Hukum atau peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum anglo saxon tidak tersusun secara sistematis dalam sebuah kodifikasi sebagaimana yang dapat kita temukan dalam sistem hukum eropa kontinental. Namun kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan peraturan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan administrasi negara juga diakui karena terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis pada dasarnya bersumber dari putusan-putusan pengadilan.

Dalam sistem hukum anglo saxon hakim memiliki kewenangan yang lebih besar karena tidak hanya bertugas menafsirkan dan menetapkan peraturan-peraturan hukum, namun juga berperan besar dalam menciptakan peraturan hukum atau kaidah hukum yang dapat mengatur tata kehidupan masyarakat. Putusan dari seorang hakim dapat berfungsi sebagai pegangan bagi hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa atau sejenis. Oleh karena itulah, sehingga dalam sistem hukum anglo saxon, hakim juga terikat dalam prinsip hukum putusan pengadilan yang sudah ada sebelumnya dari perkara-perkara yang sejenis atau sama. Asas ini dikenal dengan sebutan asas â??doctrine  of precedentâ?.

Hal tersebut diatas tentu saja tidak berlaku bagi hakim yang akan memutus perkara yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Bila hal itu terjadi, maka hakim dapat menggunakan metode penafsiran hukum untuk membuat putusan berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehatnya. Mungkin inilah sebabnya sehingga sistem hukum ini sering juga disebut sebagai  â??Case Lawâ?.

Terdapat beberapa lagi sistem hukum yang menarik untuk dicermati namun belum dapat dijelaskan disini seperti sistem hukum islam atau berlakunya sistem hukum adat. Hal tersebut akan dibahas dalam artikel status hukum selanjutnya.

Demikian artikel mengenai sistem hukum semoga dapat bermanfaat.


Advertisement

No comments.

Leave a Reply