Sumber Hukum

Sumber Hukum

Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk memutus suatu perkara hukum. Sumber Hukum merupakan sesuatu darimana hukum itu berasal. Selain itu, sumber hukum juga dapat segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum atau segala sesuatu yang dapat melahirkan hukum.

Terdapat beberapa pendapat dari para pakar hukum mengenai sumber hukum. Pendapat tersebut berbeda satu sama lain, sebagai berikut:

Achmad Sanoesi membagi sumber hukum menjadi 2, yaitu: summber hukum normal dan sumbeer hukum abnormal. Sedangkan menurut  Algra, ssumber hukum dapat dibagi menjadi 2 yakni sumber hukuum materil dan summber hukum formil. Pendapat lainnya adalah dari Van Apeldoorn, yang membagi hukum menjadi  4, yaitu ssumber hukum dalam arti historis, dalam arti teologis, dalam arti filosofis dan dalam arti formil.

Dari beberapa pendapat sebagaimana disebutkan diatas, pendapat yang umumnya dipakai adalah seperti yang disampaikan oleh Algra, yaitu bahwa sumber hukkum dapat dibagi 2, summber hukum materil dan summber hukum formil.

Sumber Hukum Dalam Arti Materil

Sumber hukum dalam arti materil adalah faktor-faktor yang turut serta dalam menentukan isi hukum. Diantara faktor-faktor tersebut antara lain, struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat, kebiasaan yang tumbuh dan berkembang serta ditaati oleh masyarakat, keyakinan tentang agama dan kesusilaan, kesadaran hukum dan lain sebagainya.

Sumber Hukum Dalam Arti Formal

Sumber hukum dalam arti formal adalah summber hukum yang berkaitan dengan masalah prosedur atau tata cara pembentukannya. Sumbeer hukum dalam arti formal merupakan sumber hukuum yang tertulis. Sumbeer hukum dalam arti formal antara lain:

  • Undang-Undang
  • Hukum Traktat
  • Putusan Hakim atau Yurisprudensi
  • Doktrin atau pendapat sarjana hukum
  • Perjanjian

 Sumber Hukum

Selain sumber hukuum dalam arti formal yang tertulis sebagaimana dimaksud diatas, terdapat juga sumbber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis, yaitu hukum adat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam catatan mengenai pasal 32 Undang-Undang Dasar 1950, Prof. Soepomo berpendapat bahwa hukum adat adalah synonim dengan hukum tidak tertulis dan itu berarti hukum yang tidak dibentuk oleh sebuah badan legislatif, yaitu hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (DPR, DPRD dan lain sebagainya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Demikian artikel mengenai sumber hukum ini dibuat semoga bermanfaat bagi anda.

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Sumber Hukum"