Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur

 

Untuk mendapatkan keterangan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur kita dapat melihat penjelasan umum yang tercantum pada bagian akhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

PENJELASAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur

 

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah ±129.066,64 km2 yang terdiri atas 6 (enam) kabupaten dan 3 (tiga) kota, dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±3.424.210 jiwa, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Kutai Barat yang mempunyai luas wilayah ±35.696,59 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah 172.235 jiwa terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan dan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan luas wilayah, letak geografis, terbatasnya atau belum tersentuhnya anggaran pembangunan terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Salah satu upaya dalam menata daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain yang rawan dengan aktivitas illegal logging, human trafficking, penyelundupan obat-obat terlarang dan pencaplokan wilayah.

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain/tetangga.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 23 Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Dukungan Bantuan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu;

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 24 Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Bantuan Dana Untuk Pembangunan Lokasi Kabupaten Mahakam Ulu;

c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 27 Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Dukungan Bantuan Dana Operasional Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan;

d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 28A Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;

e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 38A Tahun 2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang Persetujuan Pemilihan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Mahakam Ulu;

f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Letak dan Nama Ibukota Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 12 Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Dukungan Memindahkan Sebagian Personil Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Dukungan Menyerahkan Sebagian Aset Kabupaten Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

i. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 136/K.457/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pelepasan Wilayah Kecamatan Yang Masuk Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

j. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 972/K.461/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Kesanggupan Pemberian Alokasi Dana (Pembiayaan) Pembangunan Awal Kabupaten Mahakam Ulu Selama 2 (Dua) Tahun Berjalan;

k. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 135.5/K.1009/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Rekomendasi Pembentukan Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

l. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 135.8/K.1011/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Letak dan Nama Ibukota Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

m. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 466.275.135/K.185/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Persetujuan Dukungan Bantuan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu;

n. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 820.135/K.187/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Dukungan Pemindahan Sebagian Personil Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

o. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 032.135/K.189/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Dukungan Penyerahan Sebagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

p. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 135.7/K.1069/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 135.5/K.1009/2009 tentang Rekomendasi Pembentukan Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

q. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 135.8/K.1081/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 135.8/K.1011/2009 tentang Letak dan Nama Ibukota Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

r. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 136/K.1079/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 136/K.457/2009 tentang Pelepasan Wilayah Kecamatan Yang Masuk Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

s. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 466.270/K.1073/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.275.135/K.185/2010 tentang Persetujuan Dukungan Bantuan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu;

t. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 820.800/K.1077/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 820.135/K.187/2010 tentang Dukungan Pemindahan Sebagian Personil kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

u. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 972.135/K.1071/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 972/K.461/2009 tentang Kesanggupan Pemberian Alokasi Dana (Pembiayaan) Pembangunan Awal Kabupaten Mahakam Ulu Selama 2 (dua) Tahun Berjalan;

v. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 137.032/K.1075/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 032.135/K.189/2010 tentang Dukungan Penyerahan Sebagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

w. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 137.023/K.1067/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

x. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 08 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

y. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.A Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Letak dan Nama Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

z. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.B Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Wilayah Kecamatan Yang Masuk Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

aa. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.C Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Dukungan Bantuan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

bb. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.D Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Dukungan Dana Pembangunan Lokasi Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

cc. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.E Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Dukungan Bantuan Dana Operasional Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

dd. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.F Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Sebagian Aset Berupa Sarana Perkantoran Kepada Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

ee. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.G Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Pemindahan Sebagian Personil Kepada Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur; dan

ff. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 912/K.306/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Pemekaran Dari Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Mahakam Ulu. Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki luas wilayah keseluruhan ±15.315 km2 dengan jumlah penduduk ±27.923 jiwa pada tahun 2012 dan terdiri atas 49 (empat puluh sembilan) desa/kelurahan. Kabupaten Mahakam Ulu berbatasan langsung dengan Sarawak Negara Malaysia di sebelah utara, Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah timur, Kabupaten Kutai Barat di sebelah selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah barat. Secara geostrategis, Kabupaten Mahakam Ulu merupakan open gates ke Malaysia (Sarawak). Kabupaten Mahakam Ulu berada pada posisi strategis sehingga dapat mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan intergritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah perbatasan dan pedalaman.

Secara geopolitik, Kabupaten Mahakam Ulu yang terletak di sebelah barat Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Sarawak), sangat berpotensi untuk menjaga kedaulatan dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termanifestasikan dalam gerak dan tindak semua lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia. Namun kondisi obyektif saat ini justru sebaliknya, di mana masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana daerah perbatasan tersebut sebagian besar merupakan daerah pedalaman dan tertinggal, tidak tersentuh oleh hiruk pikuknya pembangunan (karena luasnya span of control dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat), sedangkan dalam kondisi lain ada peluang dan tawaran menarik dari negara tetangga (upaya silent anexation) yang notabenenya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di perbatasan. Beberapa kampung/desa.

Naha Tivab, Long Apari dan sekitarnya telah banyak yang hijrah, awalnya untuk bekerja pada perusahaan perkebunan dan memutuskan untuk tetap tinggal di Malaysia. Salah satu faktor penting sebagai penentu kelayakan peningkatan status wilayah adalah potensi ekonomi. Wilayah perbatasan mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, baik potensi sumber daya alam dan perdagangan. Potensi ekonomi kawasan Kabupaten Mahakam Ulu tersebar dengan variasi seperti, sektor perkebunan berupa karet, kelapa sawit, kakao, rotan, dan kopi. Sektor kehutanan berupa kayu, sarang burung walet, gaharu. Sektor pertanian di antaranya sawah dan ladang masyarakat. Sektor peternakan seperti babi, sapi, ikan kramba dan sektor pertambangan berupa batubara, emas, biji besi, uranium, minyak bumi, galian C. Di sektor perdagangan wilayah Kabupaten Mahakam Ulu berada pada posisi strategis untuk kegiatan perdagangan antardaerah seperti perdagangan dengan Mahak Baru Kabupaten Malinau, Sarawak (Malaysia) serta dengan Desa Topus, Puruq Cahuq Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Mahakam Ulu memprioritaskan pembangunan di wilayah Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuka jalur transportasi darat yang menghubungkan antarkecamatan dan kampung hingga Malaysia (Sarawak). Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada periode 5 s.d. 10 tahun pertama berkomitmen untuk tidak membangun gedung mewah bagi fasilitas pemerintahan kecuali untuk kepentingan pembangunan rumah sakit dan balai pertemuan umum (dituangkan dalam kontrak politik), serta memusatkan perhatian pada pembukaan isolasi wilayah khususnya infrastruktur jalan antara Kecamatan Long Bagun â?? Kecamatan Long Pahangai sepanjang 155 km dan Kecamatan Long Pahangai menuju Kecamatan Long Apari sepanjang 98 km. Dengan terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Mahakam Ulu perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anda dapat mendownload Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur melalui link  download berikut ini:

 Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur

DOWNLOAD

 

Untuk mendownload file dari google drive, klik menu file yang terletak pada bagian kiri atas halaman lalu klik menu download. Anda juga dapat melakukannya secara langsung dengan menekan tombol ctr + s pada keyboard anda.

Demikian uraian mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga posting mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur dapat bermanfaat bagi anda.

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur"