Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

 

Untuk mendapatkan keterangan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara kita dapat melihat penjelasan umum yang tercantum pada bagian akhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

PENJELASAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

 

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah ±204.534,34 km2 (merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia) yang terdiri atas 10 (sepuluh) kabupaten dan 4 (empat) kota, dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±3.908.737 jiwa. Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak (Malaysia) di sebelah utara, Provinsi Kalimantan Barat di sebelah barat, Selat Makassar dan Laut Sulawesi di sebelah timur. Kabupaten Bulungan yang mempunyai luas wilayah ±13.925,72 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 131.716 jiwa terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan. Kota Tarakan yang mempunyai luas wilayah ±250,80 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 226.470 jiwa terdiri atas 4 (empat) kecamatan. Kabupaten Nunukan yang mempunyai luas wilayah ±13.841,90 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 171.602 jiwa terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan. Kabupaten Malinau yang mempunyai luas wilayah ±42.620,70 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 73.647 jiwa terdiri atas 12 (dua belas) kecamatan. Kabupaten Tana Tidung yang mempunyai luas wilayah ±4.828,58 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 18.915 jiwa terdiri atas 3 (tiga) kecamatan. Ke-4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan luas wilayah dan belum tersentuhnya pembangunan terutama di wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur khususnya perbatasan dan pedalaman. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain/tetangga.

Aneksasi Pulau Sipadan dan Ligitan olah Malaysia pada tahun 2002 melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice) di Den Haag (berdasarkan prinsip effectivities yaitu adanya tindakan nyata dalam menjalankan dan menerapkan fungsi negara pada suatu wilayah) berdampak pada rawannya wilayah perbatasan Republik Indonesia baik darat maupun laut dari upaya pencaplokan, seperti di Sebatik dan Krayan (Kabupaten Nunukan), serta daerah perbatasan darat lainnya yang rentan terhadap pemindahan patok-patok perbatasan (Boundary Marking) dan pencaplokan wilayah laut di Kawasan Laut Ambalat. Terdapat kurang lebih 50% Warga Negara Indonesia ilegal di Sabah dan Sarawak yang rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi (human trafficking). Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2/DPRD/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Persetujuan Kesediaan Kabupaten Bulungan Menjadi Cakupan Wilayah Calon Provinsi Kalimantan Utara;

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3/DPRD/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Calon Provinsi Kalimantan Utara dan Lokasi Ibukota Calon Provinsi Kalimantan Utara;

c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4/DPRD/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Dukungan Bantuan Dana Operasional Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;

d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5/DPRD/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Dukungan Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Calon Provinsi Kalimantan Utara;

e. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 42/K-II/100/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Kesediaan Pemerintah Kabupaten Bulungan Menjadi Cakupan Wilayah Calon Provinsi Kalimantan Utara;

f. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 43/K-II/100/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Pemerintah Kabupaten Bulungan Terhadap Nama dan Lokasi Ibukota Calon Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara;

g. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 44/K-II/100/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana Operasional Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Calon Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara;

h. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 45/K-II/100/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Provinsi Kalimantan Utara;

i. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 46/K-II/100/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Kesediaan Menyerahkan Sebagian Aset Pemerintah Kabupaten Bulungan Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;

j. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 47/K-II/100/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Kesediaan Memindahkan Personil Yang Dibutuhkan Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;

k. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Nomor 01/DPRD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

l. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Nomor 02/DPRD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana Dari Pendapatan Daerah Terhadap Pembentukan Kalimantan Timur;

m. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Nomor 03/DPRD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana Dalam Rangka Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Kalimantan Utara;

n. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Nomor 06/DPRD/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Provinsi;

o. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Nomor 07/DPRD/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Persetujuan Penentuan Lokasi Calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara Di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

p. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 135/HK-I/20/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Persetujuan Menjadi Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

q. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 135/HK-I/21/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Provinsi;

r. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 135/HK-I/22/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Persetujuan Lokasi Calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara;

s. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 900/HK-I/23/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Dukungan Dana Operasional Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;

t. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 900/HK-I/24/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Dukungan Dana Pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Kepada Provinsi Kalimantan Utara;

u. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 030/HK-I/25/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Dukungan Menyerahkan Sebagian Aset Pemerintah Kota Tarakan Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;

v. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 135/HK-I/26/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Dukungan Memindahkan Sebagian Personil Pemerintah Kota Tarakan Kepada Provinsi Kalimantan Utara;

w. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Dukungan Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;

x. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Calon Provinsi Kalimantan Utara;

y. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Provinsi;

z. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Dukungan Dana Operasional Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;

aa. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Dukungan Dana Pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepada Provinsi Kalimantan Utara;

bb. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 46 Tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Persetujuan Lokasi Calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara;

cc. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 47 Tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Provinsi Baru Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

dd. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Nomor 03/DPRD/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

ee. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04/DPRD/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Penetapan Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana 1% Dari Pendapatan Daerah;

ff. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Nomor 05/DPRD/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Penetapan Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana Dalam Rangka Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Kalimantan Utara;

gg. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16/DPRD/2009 tanggal 24 Juni 2009 tentang Persetujuan dan Penetapan Lokasi Calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara Di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

hh. Keputusan Bupati Malinau Nomor 125/K.10/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Dukungan Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;

ii. Keputusan Bupati Malinau Nomor 125/K.39/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Dukungan Memindahkan Sebagian Personil Kepada Provinsi Kalimantan Utara;

jj. Keputusan Bupati Malinau Nomor 125/K.40/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Dukungan Menyerahkan Sebagian Aset Kabupaten Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;

kk. Keputusan Bupati Malinau Nomor 125/K.41/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Dukungan Dana Operasional Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;

ll. Keputusan Bupati Malinau Nomor 125/270/K.42/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Dukungan Dana Pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Kepada Provinsi Kalimantan Utara;

mm. Keputusan Bupati Malinau Nomor 124/K.346/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Persetujuan Nama Lokasi Calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara;

nn. Keputusan Bupati Malinau Nomor 124/K.347/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Persetujuan Nama Calon Provinsi;

oo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 170/34/DPRD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Persetujuan Kesediaan Kabupaten Tana Tidung Menjadi Cakupan Wilayah Calon Provinsi Kalimantan Utara;

pp. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 170/35/DPRD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Dukungan Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Calon Provinsi Kalimantan Utara;

qq. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 170/36/DPRD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Persetujuan Nama Calon Provinsi dan Lokasi Ibukota;

rr. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 170/13/DPRD/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Dukungan Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Calon Provinsi Kalimantan Utara Selama Dua Tahun Berturut-Turut Sejak Diresmikan;

ss. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 135/12/K-II/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Provinsi;

tt. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 135/13/K-II/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Calon Provinsi Kalimantan Utara;

uu. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 135/36/K-III/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Persetujuan Menjadi Cakupan Wilayah Calon Provinsi Kalimantan Utara;

vv. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 135/37/K-III/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Dukungan Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;

ww. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Provinsi dan Nama Calon Provinsi Kalimantan Utara;

xx. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Dukungan Dana Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara;

yy. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Dukungan Dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Provinsi Kalimantan Utara;

zz. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Persetujuan Terhadap Lokasi Ibukota Provinsi Kalimantan Utara;

aaa. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Persetujuan Pelimpahan Aset Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Syarat Administrasi Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;

bbb. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 912/K.270/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kabupaten/Kota Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Provinsi, Lokasi Ibukota, Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pilkada Pertama Serta Penyerahan Kekayaan Daerah Yang Dimiliki/Dikuasai Berupa Barang Bergerak dan Tidak Bergerak, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang Provinsi; dan

ccc. Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 125/HK-X/334/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana Operasional Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Provinsi Kalimantan Utara.

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah keseluruhan ±75.467,70 km2 dengan jumlah penduduk ±622.350 jiwa pada tahun 2011 serta terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) kecamatan dan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) desa/kelurahan. Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Negara Bagian Sabah di sebelah utara dan Negara Bagian Sarawak di sebelah barat, Provinsi Kalimantan Timur di sebelah selatan, Laut Sulawesi di sebelah timur. Wilayah ini juga berada di jalur pelayaran nasional dan internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/Archipelagic Sealand Passage) dan merupakan pintu keluar/outlet ke Asia Pasifik. Secara geostrategis, Provinsi Kalimantan Utara merupakan open gates ke Malaysia (Sabah), Philipina Selatan dan Brunei Darussalam. Provinsi Kalimantan Utara berada pada posisi strategis sehingga dapat mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan intergritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah perbatasan dan pedalaman. Secara geopolitik, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di belahan utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Sabah-Malaysia, sangat berpotensi untuk menjaga kedaulatan dan martabat NKRI yang termanifestasikan dalam gerak dan tindak semua lapisan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia. Namun kondisi obyektif saat ini justru sebaliknya, di mana masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana daerah perbatasan 99% merupakan daerah pedalaman yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan (karena panjangnya span of control dari pusat pemerintahan provinsi di Samarinda/Kalimantan Timur, sedangkan pada saat yang sama tingkat kehidupan penduduk di negara tetangga lebih baik. Di Sebatik dan Krayan misalnya, masyarakat bertransaksi dengan mata uang Ringgit dan orientasi kehidupan mereka sudah lebih condong â??termalaysiakanâ??.

Salah satu faktor penting sebagai penentu kelayakan peningkatan status wilayah adalah potensi ekonomi. Wilayah perbatasan mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, baik potensi sumber daya alam maupun potensi di bidang jasa, perdagangan dan wisata. Sumber daya alam terdapat di Hutan Lindung dan Taman Nasional Krayan Mentarang yang membentang di sepanjang wilayah perbatasan dengan potensi pertambangan yang belum optimal pengelolaannya. Wilayah ini juga sangat potensial untuk jasa dan perdagangan, terutama di kawasan Sebatik dan Nunukan yang letaknya sangat strategis karena berbatasan dengan Malaysia dan Philipina. Potensi yang terdapat di wilayah perbatasan antara lain adalah potensi hutan seluas 1.236.836 hektar di Kabupaten Nunukan dan seluas 4.205.000 hektar di Kabupaten Malinau.

Selain menghasilkan kayu alam, kawasan hutan di wilayah perbatasan juga menghasilkan hasil hutan ikutan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi seperti kayu gaharu, sarang burung walet, damar, rotan, dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat untuk obat-obatan. Untuk potensi tambang yang dimiliki antara lain migas, emas, uranium, batubara, batu permata dan lain-lain dengan kondisi tanah yang rata-rata podzolik dengan curah hujan yang cukup. Wilayah perbatasan sangat ideal bila dijadikan kawasan perkebunan khususnya tanaman kelapa sawit, kakao, karet dan hutan tanaman industri. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi bagi pemasukan pendapatan daerah yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah. Kekuatan wisata di wilayah perbatasan ini antara lain wisata alam (ecotourism) yaitu wisata hutan, wisata sungai, arung jeram, dan wisata bahari. Selain itu mendorong terjadinya hubungan regional maupun bilateral antara Provinsi Kalimantan Utara dan Sabah yang lebih berkelanjutan, sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan antara Indonesia â?? Malaysia dengan formulasi win-win solution, antara lain pengawasan yang lebih ketat terhadap illegal logging, illegal fishing, trafficking, penyelundupan obat-obat terlarang, pencaplokan wilayah, dan penyelesaian masalah tenaga kerja Indonesia. Mendukung kegiatan pengawasan wilayah Indonesia, utamanya di perbatasan seperti di Blok Ambalat, agar kasus Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali. Dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anda dapat mendownload Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara melalui link  download berikut ini:

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

DOWNLOAD

 

Untuk mendownload file dari google drive, klik menu file yang terletak pada bagian kiri atas halaman lalu klik menu download. Anda juga dapat melakukannya secara langsung dengan menekan tombol ctr + s pada keyboard anda.

Demikian uraian mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Semoga posting mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dapat bermanfaat bagi anda.


Advertisement

No comments.

Leave a Reply