Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat

 

Untuk mendapatkan keterangan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat kita dapat melihat penjelasan umum yang tercantum pada bagian akhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

PENJELASAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat

 

Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah ±35.377,76 km2 dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±45.423.259 jiwa terdiri atas 17 (tujuh belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Ciamis yang mempunyai luas wilayah ±2.424,71 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±1.746.795 jiwa terdiri atas 36 (tiga puluh enam) kecamatan dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaran otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Kabupaten Ciamis berada pada bagian timur Provinsi Jawa Barat yang berkembang pesat. Memiliki posisi strategis karena dilalui jalan Negara yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Ciamis memiliki kekayaan alam yang potensial seperti wilayah yang cocok untuk pertanian, pertambangan/galian, pariwisata dan perikanan laut, memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari pesisir Samudera Hindia yang berkembang menjadi salah satu tujuan wisata kelas nasional dan bahkan sudah banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, yaitu kawasan Pangandaran.

Kendala yang ada dimiliki oleh Kabupaten Ciamis adalah rendahnya kapasitas pelayanan yang dikarenakan kondisi geografis dan kondisi yang wilayah yang berbeda-beda di antara kecamatan-kecamatan. Di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ciamis yang menghadapi kondisi geografis terberat adalah kecamatan-kecamatan di bagian selatan Ciamis yakni Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, dan Kecamatan Langkaplancar, keseluruhan kecamatan ini mengalami ketidakefektifan dalam masalah pelayanan publik. Secara umum berdasarkan tingkat kesejahteraan penduduk, permasalahan kesejahteraan penduduk relatif terfokus di daerah Kabupaten Ciamis bagian utara, bila dibandingkan dengan Ciamis bagian selatan. Sementara PDRB perkapita nonmigas di Ciamis Selatan relatif lebih tinggi daripada di Ciamis utara dan tengah. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 3 Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Ciamis;

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 188.4/Kep.1/DPRD/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Perubahan Pasal 2 Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Ciamis;

c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 188.4/Kep.17/DPRD/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Ciamis Terhadap Pemberian Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberian Dukungan Dana Untuk Pilkada Pertama Kali di Calon Kabupaten Pangandaran;

d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 188.4/Kep.19/DPRD/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Ciamis Terhadap Penyerahan Aset Yang Akan Dilimpahkan ke Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran;

e. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 135/Kpts.47-Huk/2009 tanggal 13 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Ciamis;

f. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor : 181/12-HUK/2010 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 181/2/DPRD/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Ciamis Terhadap Pemberian Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberian Dukungan Dana Untuk Pilkada Pertama Kali di Calon Kabupaten Pangandaran;

g. Berita Acara Antara Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor : 181/21-HUK/2010 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 181/3/DPRD/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Penyerahan Aset Yang Akan Dilimpahkan ke Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran;

h. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 135/Kpts.338-Huk/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Besaran Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali di Calon Kabupaten Pangandaran;

i. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 135/Kpts.339-Huk/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Daftar Aset, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang Kabupaten Ciamis Yang Akan Diserahkan ke Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran;

j. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 135/Kpts.340-Huk/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Rincian Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Pangandaran;

k. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 135/Kep.DPRD-19/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Persetujuan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemekaran Kabupaten Ciamis;

l. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 135/Kep.DPRD-23/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-19/2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis;

m. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran; dan

n. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 130/Kep.942-Otdaksm/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Pangandaran. Pembentukan Kabupaten Pangandaran yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Sidamulih. Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah keseluruhan ±1.010 km2 dengan jumlah penduduk ±426.171 jiwa pada tahun 2011 dan 92 (sembilan puluh dua) desa/kelurahan. Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Pangandaran perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anda dapat mendownload Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat melalui link  download berikut ini:

 Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat

DOWNLOAD

 

Untuk mendownload file dari google drive, klik menu file yang terletak pada bagian kiri atas halaman lalu klik menu download. Anda juga dapat melakukannya secara langsung dengan menekan tombol ctr + s pada keyboard anda.

Demikian uraian mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat. Semoga posting mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat dapat bermanfaat bagi anda.

    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat"