Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung

 

Untuk mendapatkan keterangan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung kita dapat melihat penjelasan umum yang tercantum pada bagian akhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung sebagai berikut:

PENJELASAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah ±34.623,80 km2 dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±8.711.511 jiwa terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai luas wilayah ±5.050,01 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±421.878 jiwa terdiri atas 22 (dua puluh dua) kecamatan dan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang terletak pada jajaran Pegunungan Bukit Barisan Selatan yang dilalui oleh jalur Trans Timur Sumatera, disertai dengan rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh menyebabkan potensi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Wilayah â??Kruiâ? sebagai â??kota tuaâ? yang merupakan eks kawedanaan sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Selain itu potensi pariwisata, khususnya olahraga selancar memiliki potensi keunikan yang amat baik untuk dikembangkan.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05/DPRD-LB/Kep.D/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 14/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan Terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 15/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan terhadap Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesisir Barat;

d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 31/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Nomor: 13/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan Terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 32/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Dewan Nomor: 15/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesisir Barat;

f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 22/DPRD-LB/Kep.D/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Persetujuan Calon Kabupaten Pesisir Barat;

g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 15/DPRD-LB/Kep.D/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;

h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 16/DPRD-LB/Kep.D/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

i. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 17/DPRD-LB/Kep.D/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

j. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/284/KPTS/01/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

k. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/21/KPTS/01/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pilkada Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten;

l. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/136.A/KPTS/01/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penyerahan Asset P3K Kepada Calon Kabupaten Pesisir Barat;

m. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/214/KPTS/01/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Daftar Nama Pulau di Wilayah Kabupaten Lampung Barat;

n. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/251/KPTS/01/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penetapan Calon Ibu Kota Kabupaten Pesisir Barat;

o. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/252/KPTS/01/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

p. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/323/KPTS/01/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pesisir Barat;

q. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/197/KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

r. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/198/KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

s. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/199/KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;

t. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 29 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;

u. Surat Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 160/339/13.01/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana dan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat;

v. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 10/DPRD-LB/Kep.D/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang Persetujuan terhadap Penyerahan Kekayaan Daerah yang digunakan di Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat;

w. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 11/DPRD-LB/Kep.D/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang Persetujuan terhadap Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang digunakan oleh Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat untuk Penyelenggaraan Pemerintahan;

x. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 13 A Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 37 Tahun 2008 tentang Persetujuan Dukungan Pemberian Bantuan Dana Operasional Awal Penyelenggaraan Pemerintah dan Pilkada Pertama Kali Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat;

y. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 13 B Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat dengan Ibukota Krui;

z. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 10/K.PIMP/12.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat dengan Ibukota Krui;

aa. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 11/K.PIMP/12.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Persetujuan Dukungan Pemberian Bantuan Dana Operasional Awal Penyelenggaraan Pemerintah dan Pilkada Pertama Kali Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat;

bb. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 2/DPRD.LPG/12.01/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Persetujuan Pelepasan Aset Pemerintah Provinsi Lampung di Daerah Calon Kabupaten Pesisir Barat;

cc. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/117/B.II/HK/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pemberian Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat;

dd. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/559/B.II/HK/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Persetujuan Bantuan Dana dan Pemindahan Personil kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat; dan

ee. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/686/B.II/HK/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Pesisir Barat. Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Bengkunat, dan Kecamatan Bengkunat Belimbing. Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas wilayah keseluruhan ±2.907,23 km2 dengan jumlah penduduk sebesar ±136.370 jiwa pada tahun 2011 dan 117 (seratus tujuh belas) desa/kelurahan. Dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Pesisir Barat perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anda dapat mendownload Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung melalui link  download berikut ini:

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung

DOWNLOAD

Untuk mendownload file dari google drive, klik menu file yang terletak pada bagian kiri atas halaman lalu klik menu download. Anda juga dapat melakukannya secara langsung dengan menekan tombol ctr + s pada keyboard anda.

Demikian uraian mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung. Semoga posting mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung dapat bermanfaat bagi anda.


Advertisement

No comments.

Leave a Reply