Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat

 

Untuk mendapatkan keterangan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat kita dapat melihat penjelasan umum yang tercantum pada bagian akhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

PENJELASAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat

 

Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki luas wilayah ±16.787,18 km2 dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±1.444.947 jiwa terdiri atas 5 (lima) kabupaten, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Mamuju yang mempunyai luas wilayah ±8.014,06 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±468.783 jiwa terdiri atas 16 (enam belas) kecamatan dan 154 (seratus lima puluh empat) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaran otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Dilihat dari aspek historis, sejarah perjuangan pembentukan Mamuju Tengah sudah dimulai sejak tahun 1963 dengan nama Kabupaten Bupas (Budong-Budong Pasangkayu) yang merupakan gabungan dari dua wilayah yakni wilayah Budong-Budong dan wilayah Pasang Kayu. Namun dalam perjalanannya, wilayah Pasang Kayu sudah menjadi Kabupaten sendiri terlebih dahulu yakni Kabupaten Mamuju Utara. Sehingga dengan demikian keinginan membentuk wilayah Budong-Budong menjadi kabupaten sendiri menjadi aspirasi masyarakat yang kuat dari masyarakat setempat.

Luasnya Kabupaten Mamuju menjadikan rentang kendali antarwilayah menjadi lebih panjang. Oleh karenanya pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah diharapkan memperpendek rentang kendali pelayanan terhadap masyarakat. Calon daerah otonom Kabupaten Mamuju Tengah ini juga akan menghubungkan antara Kabupaten Mamuju Utara dengan Kabupaten Mamuju yang kemudian akan meningkatkan mobilitas penduduk, arus barang maupun jasa.

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensial untuk berbagai jenis komoditi pertanian dan perkebunan. Hasil komoditi pertanian yang menjadi unggulan selain padi adalah buah jeruk, rambutan, durian, mangga, dan pisang, sedangkan untuk perkebunan, komoditi ungulan adalah kelapa sawit, kakao (coklat) dan kelapa hibrida. Disamping itu juga terdapat jenis bahan tambang seperti tembaga, tanah liat dan pasir besi.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 17 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 17A Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Persetujuan Penetapan Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah;

c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 19 Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Persetujuan Terhadap Pemberian Dukungan Dana Kepada Kabupaten Mamuju Tengah;

d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 13 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah;

e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 4 Tahun 2010 tanggal 18 Junuari 2010 tentang Persetujuan Hibah Tanah untuk mempersiapkan Kantor Bupati Mamuju Tengah;

f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 12 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;

g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Aset dan Personil Kabupaten Mamuju Kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;

h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 14 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;

i. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 454 Tahun 2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;

j. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 34 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah;

k. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 527 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah;

l. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 197 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;

m. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 198 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Calon Kabupaten Mamuju Tengah;

n. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 199 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Kabupaten Mamuju Berupa Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak Untuk Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;

o. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 200 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Personil Kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;

p. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;

q. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah;

r. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 06 Tahun 2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah;

s. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 02 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penyempurnaan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mamuju Tengah;

t. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 501 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;

u. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 328 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah;

v. Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 188.45/534/KPTS/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Nomor 197 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;

w. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor : 162 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penyempurnaan Keputusan DPRD Kabupaten Mamuju Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;

x. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 448 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penyempurnaan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 328 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah; dan

y. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Mamuju Tengah.

Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Tobadak, Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong Budong, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan ±3.014,37 km2 dengan jumlah penduduk ±154.606 jiwa pada tahun 2012 dan 56 (lima puluh enam) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Mamuju Tengah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anda dapat mendownload Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat melalui link  download berikut ini:

 Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat

DOWNLOAD

 

Untuk mendownload file dari google drive, klik menu file yang terletak pada bagian kiri atas halaman lalu klik menu download. Anda juga dapat melakukannya secara langsung dengan menekan tombol ctr + s pada keyboard anda.

Demikian uraian mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat. Semoga posting mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat dapat bermanfaat bagi anda.


Advertisement

No comments.

Leave a Reply