Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah

 

Untuk mendapatkan keterangan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah kita dapat melihat penjelasan umum yang tercantum pada bagian akhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

PENJELASAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah

 

Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas wilayah ±61.841,29 km2 dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±2.721.941 jiwa terdiri atas 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Banggai Kepulauan yang mempunyai luas wilayah ±3.214,46 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±183.883 jiwa terdiri atas 19 (sembilan belas) kecamatan dan 210 (dua ratus sepuluh) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pembentukan Kabupaten Banggai Laut adalah terlahir dari aspirasi masyarakat dan secara administrasi telah bergulir sejak tahun 2004. Alasan pembentukan Kabupaten Banggai Laut merupakan korban dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang bersifat ambigu sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat dan menyimpan potensi konflik horizontal yang tinggi dalam masyarakat.

Pembangunan yang holistik tidak terlaksana secara optimal dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Banggai Laut mengingat rentang kendali pemerintah yang terkendala oleh faktor geografis. Akibatnya kondisi kehidupan dan kesejahteraan sebagian besar masyarakat di wilayah ini masih memprihatinkan, padahal wilayah Kabupaten Banggai Laut memiliki potensi ekonomi yang memadai untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, yakni dari kekayaan sumber daya alamnya, seperti batubara, chronit, granit, gypsum, kaolin, dan pasir kuarsa. Kabupaten Banggai Laut kaya akan jenis biota laut, termasuk yang dilindungi, salah satu jenis biota laut yang dilindungi tersebut adalah kepiting kenari.

Posisi Kabupaten Banggai Laut yang strategis yang dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa dengan wilayah Provinsi Maluku Utara, yang nantinya akan meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga akan memberikan dampak positif (multiplier effect) bagi pembangunan di berbagai sektor. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 06/DPRD/2004 tanggal 20 Juli 2004 tentang Usul Pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 10/KPTS/DPRD/2006 tanggal 9 Desember 2006 tentang Usul Persetujuan Pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi dua Kabupaten;

c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 08/KPTS/DPRD/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Usul Persetujuan Pembentukan Kabupaten Banggai;

d. Surat Pernyataan Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 20 Maret 2007 tentang kesediaan Pengalokasian Anggaran APBD Kabupaten Induk kepada Kabupaten Pemekaran selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 05/KPTS/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Daerah Otonom Baru (DOB);

f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 06/KPTS/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut Selama 3 Tahun Berturut-Turut;

g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 07/KPTS/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Pada Kabupaten Banggai Laut;

h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 08/KPTS/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Yang Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang Digunakan Di Calon Daerah Otonom Baru;

i. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 09/KPTS/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan;

j. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 12/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Dengan Nama Kabupaten Banggai Laut;

k. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 13/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Persetujuan Lokasi Ibu Kota Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Banggai Laut di Banggai;

l. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 14/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Banggai Laut;

m. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 15/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut Selama 3 Tahun Berturut-Turut;

n. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 16/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Persetujuan Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Pada Kabupaten Banggai Laut;

o. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 17/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Yang Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang Digunakan di Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Banggai Laut;

p. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 18/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Banggai Laut Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan;

q. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 90 Tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Banggai Laut;

r. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 91 Tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Banggai Laut;

s. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 92 Tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Mengalokasikan Dana ABPD Kabupaten Banggai Kepulauan Untuk Menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Kabupaten Banggai Laut;

t. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 93 Tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan dan Aset Daerah Kepada Kabupaten Banggai Laut;

u. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 94 Tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pemberian Alokasi Dana Untuk Penyelenggaraan Pilkada Pertama Kali Kepada Kabupaten Banggai Laut;

v. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 133 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Banggai Laut;

w. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 134 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Banggai Laut;

x. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 135 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Pemberian Alokasi Dana Untuk Penyelenggaraan Pilkada Pertama Kali Pada Kabupaten Banggai Laut;

y. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 136 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Mengalokasikan Dana APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Untuk Menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Kabupaten Banggai Laut;

z. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 137 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan dan Aset Kepada Kabupaten Banggai Laut;

aa. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 15/DPRD/2007 tanggal 16 April 2007 tentang Penerimaan Usul Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan Menjadi 2 (dua) daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah;

bb. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 23/PIMP-DPRD/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Bantuan Untuk Pembentukan Kabupaten Banggai Laut;

cc. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 29/DPRD/2008 tanggal 4 Desember 2008 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten, Cakupan Wilayah Calon Kabupaten, dan Calon Ibukota Kabupaten Banggai Laut;

dd. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 30/DPRD/2008 tanggal 4 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Pertama Kali di Banggai Laut;

ee. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 12/DPRD/2009 tanggal 1 Juni 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Aset Provinsi Berupa Sarana Perkantoran Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Calon Kabupaten Banggai Laut;

ff. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 135/477/ROPEM-G.ST/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pengalokasian Dana Bantuan Kepada Calon Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah;

gg. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 137/196/RO.ADM PEM-G.ST/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Persetujuan Pemindahan Personil Dari Provinsi ke Calon Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah; dan

hh. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 135/505/RO.ADM PUM-GST/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pengalokasian Dana Bantuan Kepada Calon Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Banggai Laut. Pembentukan Kabupaten Banggai Laut yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Banggai, Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kecamatan Bangkurung, Kecamatan Labobo, Kecamatan Banggai Selatan, dan Kecamatan Banggai Tengah. Kabupaten Banggai Laut memiliki luas wilayah keseluruhan ±725,67 km2 dengan jumlah penduduk ±63.580 jiwa pada tahun 2012 dan terdiri atas 66 (enam puluh enam) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Banggai Laut sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai Laut.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Banggai Laut perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anda dapat mendownload Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah melalui link  download berikut ini:

 Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah

DOWNLOAD

 

Untuk mendownload file dari google drive, klik menu file yang terletak pada bagian kiri atas halaman lalu klik menu download. Anda juga dapat melakukannya secara langsung dengan menekan tombol ctr + s pada keyboard anda.

Demikian uraian mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga posting mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah dapat bermanfaat bagi anda.

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah"