Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara

 

Untuk mendapatkan keterangan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara kita dapat melihat penjelasan umum yang tercantum pada bagian akhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

PENJELASAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara

 

Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah ±38.067,70 km2 dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±2.518.253 jiwa terdiri atas 10 (sepuluh) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Kolaka yang mempunyai luas wilayah ±6.918,38 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±368.322 jiwa terdiri atas 20 (dua puluh) kecamatan dan 213 (dua ratus tiga belas) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaran otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur didukung oleh potensi pertanian yang cukup besar, khususnya sebagai penghasil sentra kakao, lada, dan padi, seperti di Kecamatan Ladongi yang memberikan kontribusi PDRB yang cukup besar. Kabupaten Kolaka yang memiliki PDRB terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan memberikan kontribusi di atas 20% PDRB di Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjukkan wilayah ini memiliki potensi yang diperkirakan akan dapat menopang menjadi sebuah daerah otonom baru.

Keberhasilan program transmigrasi di wilayah calon Kabupaten Kolaka Timur ini, menjadikan daerah ini sangat potensial untuk berkembang, sebagaimana umumnya dengan keberadaan penduduk heterogen yang akan memicu wilayah ini menjadi relatif lebih cepat berkembang.

Dilihat dari sisi pengembangan wilayah, pemekaran akan menciptakan banyaknya pusat dan wilayah pertumbuhan ekonomi yang berfungsi sebagai pusat akumulasi, distribusi, industri dan perdagangan, sehingga gairah ekonomi di pusat dan wilayah pertumbuhan akan terus bertumbuh, selanjutnya akan memberikan efek sebar (spread effect) ke daerah-daerah terbelakang (hinterland), sehingga akselarasi (percepatan) pengembangan ekonomi akan terwujud dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

Terpilihnya Tirawuta menjadi lokasi Ibu Kota Kabupaten Kolaka Timur, menjadikan rentang kendali yang lebih pendek, karena masing-masing wilayah di calon Kabupaten Kolaka Timur memiliki akses yang dekat ke Tirawuta, dengan demikian pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik khususnya dari tingkat pemerintah kabupaten. Apabila selama ini transportasi menuju Ibu Kota Kabupaten Kolaka dari wilayah Kabupaten Kolaka Timur cukup jauh, dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kehadiran kabupaten di wilayah ini diperkirakan akan dapat lebih memberikan dampak positif.

Kabupaten Kolaka Timur dapat dikatakan layak untuk ditingkatkan menjadi Kabupaten terlepas dari Kabupaten induk Kolaka yaitu antara lain dilihat dari wilayah yang luas dan kaya merupakan peluang potensi yang jika dikelola secara tepat akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah pedalaman merupakan cita-cita yang terkandung dalam ide pemekaran. Tantangan paling utama adalah, bagaimana wilayah yang demikian luas tersebut dikelola.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 21/DPRD/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Kolaka Timur;

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 22/DPRD/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Penetapan Kecamatan Tirawuta sebagai Ibukota Kabupaten Kolaka Timur;

c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 23/DPRD/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Pemberian Dukungan Dana Operasional Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur;

d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 10 Tahun 2007 tanggal 18 Aguatus 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Kolaka Timur;

e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 07/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang akan dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;

f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 08/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Dalam Rangka Membiayai Pemilihan Kepala Daerah untuk Pertama Kali bagi Calon Kabupaten Kolaka Timur;

g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 09/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Kabupaten Kolaka bagi Calon Kabupaten Kolaka Timur;

h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 10/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 21/DPRD/2007 tentang Persetujuan Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Kolaka Timur;

i. Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 195 Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Persetujuan Pemekaran Wilayah Daerah Kabupaten Kolaka menjadi Daerah Kolaka Bagian Timur;

j. Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 196 Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Pemberian Dukungan Dana Operasional Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Bagian Timur;

k. Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 355 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 tentang Pemberian Bantuan Dana Awal Kepada Pemerintah Kabupaten Baru Hasil Pemekaran Kabupaten Kolaka;

l. Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 324 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Dalam Rangka Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pertama Kali bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur;

m. Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 325 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Wilayah Kecamatan Tirawuta, Ladongi, Lambadia, Mowewe, Uluiwoi, Poli-Polia, Tinondo, Kecamatan Lalolae, dan Kecamatan Loea menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Kolaka Timur;

n. Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 326 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah yang ada Dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;

o. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Kolaka Timur;

p. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 10 Tahun 2008 tanggal 16 September 2008 tentang Persetujuan Alokasi Dana Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pertama Kali dan Pelepasan Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Daerah Otonom Baru Kabupaten Kolaka Timur;

q. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 4 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Kolaka Timur;

r. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 139 Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 780 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kolaka Timur;

s. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 780 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kolaka Timur; dan

t. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 357 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 780 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Kolaka Timur.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Kolaka Timur.

Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kolaka terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Tirawuta, Kecamatan Loea, Kecamatan Ladongi, Kecamatan Poli Polia, Kecamatan Lambandia, Kecamatan Lalolae, Kecamatan Mowewe, Kecamatan Uluiwoi, dan Kecamatan Tinondo. Kabupaten Kolaka Timur memiliki luas wilayah keseluruhan ±3.634,74 km2 dengan jumlah penduduk ±123.507 jiwa pada tahun 2012 dan 96 (sembilan puluh enam) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Timur sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Kolaka Timur perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anda dapat mendownload Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui link  download berikut ini:

 Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara

DOWNLOAD

 

Untuk mendownload file dari google drive, klik menu file yang terletak pada bagian kiri atas halaman lalu klik menu download. Anda juga dapat melakukannya secara langsung dengan menekan tombol ctr + s pada keyboard anda.

Demikian uraian mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga posting mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat bermanfaat bagi anda.


Advertisement

No comments.

Leave a Reply